Awal Bangunan WC Sekolah di Kampar Riau Jadi Ruangan Kelas Tempat Belajar Anak Murid

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Kondisi sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Riau tengah viral dan jadi sorotan.

Sekolah ini menggunakan ruangan bekas WC yang diubah menjadi ruang kelas untuk belajar murid-muridnya.

Keputusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu menggunakan Water Closet (WC) menjadi ruang belajar, telah melalui proses panjang.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 002 Tanjung, Apriwardi mengungkap kekurangan lokal menjadi alasan utamanya.

Kekurangan lokal seiring bertambahnya rombongan belajar (rombel).

"Awalnya jumlah rombel masih enam. Kelas satu sampai kelas enam. Sekarang sudah jadi 11," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (13/6/2024).

Rombel bertambah karena jumlah murid baru yang mendaftar ke sekolah itu.

Sementara sekolah yang didirikan tahun 1978 itu memiliki hanya sembilan lokal.

Baca juga: Bukan Hanya Kelas Bekas WC, Toilet dan Bangunan SD di Kampar Riau Ini Sudah Banyak yang Rusak

Baca juga: Disdikpora Kampar Riau Upayakan Anggaran untuk Bangun Ruang Kelas Baru di SD yang Viral

Baca juga: VIRAL Murid SD Negeri di Kampar Riau Belajar dalam Ruang Kelas Bekas WC, Sudah Berlangsung 5 Tahun

Semua kelas sudah terbagi dua rombel. Kecuali Kelas III yang masih satu.

Menurut Apriwardi, semakin rombel bertambah sampai 11, ruangan yang ada di sekolah pun dialihfungsikan menjadi kelas.

Seperti ruang guru, dan gudang.

"Sekarang ruang guru di ruang perpustakaan. Jadi murid sudah nggak muat kalau baca buku di perpustakaan," ujarnya.

Lalu ruang gudang juga dijadikan kelas. Gudang kemudian dialihkan ke salah satu toilet. Tetapi lokal masih tetap kurang.

Sekolah pernah memanfaatkan musala sebagai tempat belajar.

Tetapi murid tidak nyaman belajar dengan melantai.

Sekolah juga pernah memberlakukan kelas paralel.

"Paralel ini artinya pakai shift. Pagi masuk jam 07.30, lalu siang pukul 10.30," katanya.

Kebijakan itu mendapat penolakan dari orangtua murid dengan alasan konsentrasi dalam belajar.

Bertahun-tahun persoalan kekurangan lokal dihadapi tanpa solusi.

Akhirnya sekitar tahun 2019, sekolah memilih bekas WC yang difungsikan sebagai gudang menjadi kelas ruang belajar.

Bangunan WC yang semula berukuran hanya 3x2 meter, sesuai kesepakatan komite sekolah diperlebar menjadi 6x4 meter.

Beberapa pihak menyumbang.

"Seperti kosen jendela itu, dari rumah seorang guru di Desa Tanjung. Dikasih gitu aja, nggak bayar," ungkapnya.

Selesai renovasi dengan seadanya, barulah bekas WC itu mulai digunakan sebagai ruang belajar.

Sebelum Kelas I, siswa Kelas V juga pernah belajar di situ.

Apriwardi mengakui, penolakan orangtua murid masih terus disampaikan kepada pihak sekolah.

"Beberapa orangtua nggak mau anaknya belajar di kelas (bekas WC) itu," katanya.

Selain bekas WC, ruangan itu juga jauh dari layak. Ruangannya sempit dan atapnya banyak yang bocor.

Beruntung ada pohon Kelapa Sawit yang daunnya melindungi kelas itu dari terik matahari, sehingga tidak terlalu panas saat siang hari.

Sekolah tidak mempunyai solusi lain. Sebagian orangtua akhirnya terpaksa menerimanya setelah diberi penjelasan.

Disdikpora Kampar Cari Solusi

Kepala Disdikpora Kampar, Aidil bereaksi setelah mendapat informasi Murid Kelas I Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu belajar di kelas bekas WC.

Ia mengaku tidak akan tinggal diam begitu mendapat informasi tersebut.

"Kita nggak akan diam saja begitu mendengar informasi itu," katanya Tribunpekanbaru.com saat dimintai penjelasannya, Rabu (12/6/2024) siang.

Ia menegaskan larangan bagi sekolah menggunakan ruangan bekas toilet menjadi tempat belajar.

Ia menngaku tidak tahun sebelumnya terkait yang terjadi di SDN 002 Tanjung.

Aidil menyatakan, Disdikpora Kampar akan mencari solusi terhadap sekolah yang kekurangan ruang belajar itu.

Menurut dia, perlu pembangunan ruang kelas baru. Ia akan mengupayakan penganganggaran dari berbagai sumber.

Khususnya APBD Perubahan tahun 2024. Bahkan dari APBN atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing)