Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Soal Sumatif PKN Bab 3 Kelas 8 SMP dan MTs Buku Paket Kurikulum Merdeka

Berikut kunci jawaban untuk soal sumatif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN Bab 3 kelas 8 SMP dan MTs buku paket Kurikulum Merdeka

|
Penulis: pitos punjadi | Editor: Nolpitos Hendri
Ilustrasi
Kunci Jawaban Soal Sumatif PKN Bab 3 Kelas 8 SMP dan MTs Buku Paket Kurikulum Merdeka 

5. Peraturan Pemerintah letaknya diantara ...
a. PERPU dan Peraturan Presiden
b. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
c. PERPU dan UUD 1945
d. UUD 1945 dan TAP MPR

Kunci jawaban : a

Pembahasan : Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

6. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal ...
a. 1 ayat 3
b. 3 ayat 1
c. 1 ayat 2
d. 2 ayat 1

Kunci jawaban : a

Pembahasan : Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum."

7. Dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan asas berikut ini, kecuali...
a. Bhinneka Tunggal Ika
b. Kepribadian
c. Pengayoman
d. Keadilan

Kunci jawaban : b

Pembahasan : Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- Pengayoman
- Kemanusiaan
- Kebangsaan
- Kekeluargaan
- Kenusantaraan
- Bhinneka Tunggal Ika
- Keadilan
- Kesamaan kedudukan
- Ketertiban dan Kepastian hukum
- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

8. Perubahan dalam UUD dapat dilakukan namun dengan cara adendum. Maksud dari adendum adalah
a. Menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
b. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
c. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
d. Tetap mempertahankan NKRI.

Kunci jawaban : a

Pembahasan : Melakukan perubahan dengan cara adendum, yakni menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.

9. Menurut aturan, urutan peraturan perundang-undangan paling tinggi yaitu ...
a. Peraturan Presiden
b. UUD 1945
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Daerah

Kunci jawaban : c

Pembahasan : Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved