Kerawanan di Pilkada Riau, KPU Sebut Terkait Pendistribusian Logistik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memiliki pandangan sendiri terkait kerawanan di Pilkada serentak di Provinsi Riau.
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: M Iqbal
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memiliki pandangan sendiri terkait kerawanan di Pilkada serentak di Provinsi Riau.
Pandangan mereka berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal ini dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Rusidi Rusdan, menurutnya kerawanan bagi mereka adalah soal pendistribusian logistik saat pemilu.
"Kalau pemetaan ada di Bawaslu, kalau kami pemetaan itu hanya untuk kerawanan pendistribusian logistik, mana yang rawan banjir, longsor, transportasi sulit dan pendistribusian payah itu yang kami petakan,"ujar Rusidi Rusdan.
Memang dikatakan Rusidi, pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu menjadi patokan pada pemilu lalu, namun KPU sendiri dalam hal ini tidak dalam posisi pengawasan namun pelaksana atau penyelenggara.
"Tetap dijadikan patokan pemilu sebelumnya, hanya saja kemarin pada saat peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) kami juga tidak diundang,"ujarnya.
Rusidi menambahkan, Bawaslu memang indikator kerawanan pemilu bagi mereka adalah kecurangan mulai dari politik uang, intimidasi kekuasaan dan kerawanan lainnya.
"Hanya saja yang jelas, kami bersama penyelenggara, Pengawas dan Forkompinda dan Paslon sudah sepakat untuk menciptakan Pilkada damai di Riau,"ujar Rusidi Rusdan.
( Tribunepkanbaru.com / Nasuha Nasution)
| Roy Suryo Terima Salinan Ijazah Jokowi Saat Pilkada DKI Jakarta 2012: Yakin 99,9 Persen Palsu |
|
|---|
| KPU Riau Gandeng PPUA Provinsi Riau Dalam Menyediakan Fasilitas Akses untuk Kelompok Rentan |
|
|---|
| Kursi DPRD Riau Kemungkinan Bertambah Jadi 75 di Pemilu Mendatang |
|
|---|
| Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, KPU Riau Sebut Akan Lebih Ringan Tugas di Daerah |
|
|---|
| Putusan MK Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029, Ini Respons KPU Riau |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.