TEGAS ! Inilah Ciri-ciri Pejabat yang akan Dicopot Prabowo Subianto, Termasuk Menteri di Kabinet

TRIBUNPEKANBARU.COM - Tegas . Presiden Prabowo Subianto mengatakan siapa saja pejabat yang tidak patuh , tidak bekerja keras dan menghabat kinerja dan bikin susah, akan dicopot.

Tak ada basa-basa lagi bagi pejabat yang tidak memikirkan rakyat . Bagi mereka yang tidak bekerja sesuai tugasnya dan tidak maksimal.

Karena itu , Menteri juga harus berani dalam bersikap dan menjalankan tugasnya . Karena itu , ada wewenang untuk mencopot pejabat yang bermasalah

Baca juga: Silahkan Keluar dari Pemerintahan Saya Prabowo Ultimatum Para Menteri Terkait Makan Bergizi

Ya , Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di Kabinet Merah Putih bahwa tidak ada pejabat yang "kebal" dari sanksi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana yang berlangsung di Istana Jakarta pada Rabu (23/10/2024), Prabowo memberikan wewenang kepada menterinya untuk mencopot pejabat yang dianggap menghambat kinerja atau malah bikin susah.

"Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang, copot. Dan suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah kita," tegas Prabowo.

Presiden juga meminta agar para menteri bersikap lebih berani dalam menjalankan tugas mereka.

Ia menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, tanpa ragu-ragu.

Prabowo mengungkapkan keprihatinan mengenai anggapan bahwa birokrasi di Indonesia yang dikenal rumit.

"Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi," katanya.

Baca juga: Dilantik dan Disumpah Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Ini Fasilitas yang Diterima Raffi Ahmad

Pengemplang Pajak dari Pengusaha Sawit akan Ditindak

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S Djojohadikusumo, yang juga adik Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa negara akan mendapat potensi pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit, yang mengemplang pajak atau tidak membayar pajak.

Menurut dia, dalam waktu dekat para pengusaha pengemplang pajak tersebut akan menyetor Rp 189 triliun untuk tahap pertama.

"Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Tapi, tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi, sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke kas negara," ujar Hashim di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (24/10/2024).

Hashim juga menyampaikan para pengusaha yang melanggar pajak tersebut, tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak memiliki rekening di Indonesia.