DPRD Pekanbaru
Hasil Hearing Komisi IV DPRD, Ternyata Ini Penyebab Tumpukan Sampah di Kota Pekanbaru
Beberapa catatan penting yang dikuak Komisi IV DPRD Pekanbaru, setelah menggelar hearing dengan DLHK Pekanbaru terkait tumpukan sampah di Pekanbaru
Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Theo Rizky
Dalam hearing Senin petang kemarin, hampir semua anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru menyesalkan proses lelang sampah yang dilakukan DLHK Pekanbaru.
Padahal, sangat banyak perusahaan lokal yang mumpuni, dan diyakini bisa mengangkut sampah.
"Pak Kadis harus terus terang. Kenapa harus PT EPP yang menang. Siapa yang memerintahkan, karena terkesan dipaksakan. Berapa perusahaan sebenarnya ikut di tender kemarin. Kenapa tidak diadendum saja," tegas Roni Amriel dalam hearing.
Karena menumpuk sampah sudah terlalu parah, maka Komisi IV DPRD menyimpulkan bahwa armada PT EPP tidak cukup.
Buktinya, sampah menumpuk setiap hari, tidak terangkut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nurul Ikhsan juga merasa heran, dengan kinerja DLHK yang terkesan memaksa PT EPP memenangkan tender. Padahal, PT EPP sudah ada track record buruknya.
"Makanya dari awal, kita inginkan proses lelang ini di dampingi aparat hukum. Karena sekarang nampaknya main-main. Hasilnya terbukti, sampah menumpuk dan PT EPP beralasan belum tercover," sebutnya.
Anggota Komisi IV DPRD lainnya Roni Pasla juga menyorot kinerja PT EPP, yang sudah punya sejarah buruk di Kota Pekanbaru. Sehingga tidak heran, sampah menumpuk.
Keterangan yang sama juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi. Politisi PDI P ini menyinggung soal anggaran yang terlalu bengkak untuk pengangkutan sampah 6 bulan ke depan. Sebab, yang namanya pihak ketiga, pasti mencari keuntungan.
"Ini yang kami pertanyakan. DLHK harus jujur tentang anggaran sampah ini," katanya.
Terpisah, Plt Kepala DLHK Pekanbaru Reza Pahlevi menjelaskan, bahwa awalnya lelang sampah untuk 2025 sudah disiapkan sejak Juli 2024 lalu. Saat itu, pihaknya menyiapkan untuk dua zona dengan anggaran Rp 59 miliar.
Waktu berjalan, Sekdako memerintahkan DLHK Pekanbaru untuk menganggarkan pengangkutan sampah untuk 6 bulan tahun 2025.
"Ini dilakukan karena ada masa transisi Wali Kota Pekanbaru terpilih," paparnya.
Selanjutnya dipaparkan Reza Pahlevi, setelah dianggarkan, pihaknya melaksanakan proses lelang. Namun di Bulan November pihaknya menemukan kendala, karena proses BLUD belum jalan. Sehingga di akhir tahun terjadi peralihan Tupoksi. Sekarang ada UPT Persampahan, mulai dari pengangkutan, dan lainnya.
Ditambahkan Kabid Persampahan DLHK Pekanbaru Wahyu, bahwa lelang sampah ini dilakukan tanggal 18-20 Desember 2024. Hanya ada 2 perusahaan yang ikut tender, yakni PT BRS dan PT EPP. Dari persyaratan yang ada, PT BRS tak memenuhi syarat, terutama yang berhubungan dengan armada. Sementara PT EPP memenuhi persyaratan, dan langsung muncul warna biru di lelang e-Katalog.
Komisi I DPRD Kota Ungkap Fakta: Hampir Seluruh Perusahaan Provider di Pekanbaru Tak Kantongi Izin |
![]() |
---|
Perbaikan Jalan Serayu Rp 2,1 Miliar Lebih, DPRD Pekanbaru Respon Begini untuk Jalan Lainnya |
![]() |
---|
Perbaikan Jalan Serayu Rp 2,4 Miliar, DPRD Pekanbaru Respon Begini untuk Jalan Lainnya |
![]() |
---|
DPRD Pekanbaru Belum Terima KUA-PPAS R-APBD Perubahan 2025, Ada Sinyal Pemko Pakai Perkada? |
![]() |
---|
Warga Payung Sekaki Curhat ke DPRD Pekanbaru Mulai Jalan Rusak, Banjir Hingga Sulit Masuk SMA Negeri |
![]() |
---|