Sempat Mundur, Mantan Pj Bupati Ini Terpilih Lagi Jadi Bupati Inhil, Dilantik 6 Februari 2025

TRIBUNPEKANBARU.COM - Bupati Inhil Terpilih Hasil Pilkada Serentak di Riau 2024 akan dilantik pada 6 Februari 2025.

Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidengan Republik Indonesia.

Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Terpilih adalah Herman ST MT.

Herman merupakan satu di antara 270 kepala daerah yang akan dilantik oleh Prabowo dalam gelombang pertama.

Pelantikan gelombang pertama ini adalah para kepala daerah yang menang Hasil Pilkada Serentak, dan tidak disertai dengan gugatan atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Di Riau ada enam pasangan calon (Paslon) kepala daerah yang akan menjalani pelantikan.

Mereka adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih, serta lima Paslon bupati dan wakil bupati terpilih di Riau.

Satu di antara bupati terpilih di Riau yang akan menjalani pelantikan adalah Herman.

Baca juga: 1 Srikandi Pertama Kali Dilantik Jadi Kepala Daerah di Riau 6 Februari 2025, Hasil Pilkada Inhil

Baca juga: 6 Kepala Daerah Terpilih di Riau Bersiap Dilantik di Istana Negara, Kampar Siak dan 5 Lainnya Belum

Ada yang menarik pada sosok Herman.

Putra asli kelahiran Tembilahan 31 Desember 1965 itu adalah mantan Penjabat Bupati Inhil.

Ia menjadi Pj Bupati Inhil untuk menggantikan Muhammad Wardan sejak 23 November 2023.

Herman kemudian mundur dari jabatan tersebut tak sampai satu tahun kemudian.

Yaitu pada 10 Agustus 2024.

Alasannya adalah untuk mengikuti kontestasi Pilkada Inhil 2024.

Herman lalu maju sebagai Calon Bupati Inhil didampingi oleh Yuliantini sebagai Calon Wakil Bupati Inhil.

Hasil Pilkada Inhil 27 November 2024, Herman-Yuliantini menang telak.

Perolehan suara Paslon ini 57,62 persen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Inhil kemudian menetapkan Herman-Yuliantini dalam rapat pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Paslon ini akan dilantik pada 6 Februari 2025 bersama kepala daerah lainnya, sesuai dengan ketetapan hasil rapat antara Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), yang menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025.

Jadwal pelantikan itu diputuskan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/ kabupaten/ kota kepada Presiden RI/ Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 50 Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan," kata Rifqinizamy saat membacakan kesimpulan rapat. 

(TRIBUNPEKANBARU.COM)