Citra Polri Terpuruk, Kompolnas Tekankan Anggota Polisi Perhatikan Hal Ini

TRIBUNPEKANBARU.COM - Responsivitas dan pendekatan humanis adalah dua hal penting dalam kepolisian.

Jika kedua cara tersebut diperbaiki, maka dapat meningkatkan citra positif polisi di mata masyarakat.

Demikian dijelaskan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam.

Pernyataan ini disampaikan menyusul hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan perlunya peningkatan citra institusi kepolisian di kalangan publik.

“Survei Litbang Kompas memberikan masukan yang sangat konstruktif. Kepolisian harus menyikapi hal ini agar kinerja mereka semakin baik dan penerimaan masyarakat meningkat,” kata Anam, Minggu (26/1/2025).

Menurut Anam, responsivitas merupakan faktor utama yang menentukan bagaimana masyarakat menilai kinerja kepolisian.

“Polisi harus cepat bertindak, misalnya saat menerima laporan tindak kejahatan, ancaman, atau potensi bahaya lainnya,” ujar Anam.

“Kecepatan ini yang membuat masyarakat menilai apakah polisi bekerja dengan baik atau tidak,” tambahnya.

Anam mengibaratkan responsivitas polisi dengan unit gawat darurat (IGD) dalam dunia medis.

“Jika tidak segera ditangani, akibatnya bisa fatal. Hal yang sama berlaku pada polisi, ada banyak situasi darurat yang memerlukan tindakan cepat,” ujar Anam.

Ia menekankan pentingnya langkah pertama yang cepat dan tepat dari polisi, termasuk memberikan informasi kepada pelapor terkait tindak lanjut pengaduannya.

“Meski mekanisme responsif sudah diterapkan, hal ini masih belum merata di semua tingkatan,” kata Anam.

Baca juga: 5 WNI Dihujani Peluru oleh Aparat Malaysia di Perairan Tanjung Rhu Selangor: 1 Orang Tewas, 4 Luka

Baca juga: KRONOLOGI Penemuan Kerangka Manusia di Blitar: Kaki Bersila Menghadap ke Sungai Brantas

Pendekatan humanis juga disorot

Selain responsivitas, pendekatan humanis juga menjadi sorotan. Anam menilai polisi harus menjalankan kewenangannya secara manusiawi, mengingat polisi memiliki hak untuk menggunakan kekuatan, yang sering kali dikritik oleh publik.

Anam mencontohkan, dalam menangani kasus tawuran antarpemuda atau antarkampung, polisi perlu pendekatan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah atau dinas pendidikan.