Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

DPRD Pekanbaru

Progres Pembayaran Tunda Bayar Hingga Awal Maret Belum Jelas, Ini Komentar Pimpinan DPRD Pekanbaru

Berbagai kalangan kini mempertanyakan lagi, progres pembayaran hutang tunda bayar Pemko Pekanbaru.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Foto/Dok DPRD Pekanbaru
Pimpinan DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM. Ini tanggapannya saat dikonfirmasi ikhwal ini mengaku, bahwa untuk hutang tunda bayar, Selasa (4/3/2025). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berbagai kalangan kini mempertanyakan lagi, progres pembayaran hutang tunda bayar Pemko Pekanbaru.

Sebab, tidak ada tanda-tanda akan dibayar dalam waktu dekat ini.

Bahkan dalam pidato perdana Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di DPRD Pekanbaru Senin (3/3/20205) malam kemarin, ikhwal ini pun tidak dibahas kapan akan mulai dibayar.

Kondisi ini membuat sejumlah pihak terkait meradang. Mereka berharap, agar hutang tunda bayar tersebut bisa diselesaikan dengan tanggung jawab.

Bukan hanya retorika statemen semata.

Diketahui, jumlah hutang tunda bayar Pemko Pekanbaru sekitar Rp 480 miliar.

Ini dimulai dari tahun 2017 lalu, dan terbanyak hutang tunda bayarnya pada tahun 2024 kemarin, yakni sekitar Rp 350 miliar.

Pimpinan DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM saat dikonfirmasi ikhwal ini mengaku, bahwa untuk hutang tunda bayar ini dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh.

"Hasil pemeriksaan tunda bayar ini kita minta. Tapi kan jumlah tunda bayar itu banyak. Itu dari isu dan berita. Kita belum melihat kongkritnya. Standarisasi tunda bayar itu pertama sudah diaudit, diperiksa internal dan lainnya," aku Azwendi kepada Tribunpekanbaru.com.

Karena itu, pihaknya sangat menginginkan data kongkrit, mengenai jumlah ril hutang tunda bayar tersebut. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Pihaknya khawatir, angka-angka yang disebutkan saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kuat.

"Makanya ketika kami di DPRD minta menganggarkan, dan Pemko yang membayar, pemerintah bisa saja menolak. Kenapa, karena belum bisa melihat secara ril data pertanggungjawabannya," tambah Politisi senior Partai Demokrat ini.

Untuk memastikan ini, lanjut Azwendi, pihaknya meminta bantu BPKP untuk mengaudit jumlah tunda bayar yang sebenarnya. Sehingga tidak ada kerancuan nilai hutang tunda bayar tersebut.

"Karena keuangan Kota Pekanbaru sedang tak baik-baik saja, kita minta BPKP bantu ini untuk audit," harapnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved