DPRD Pekanbaru
Hasil Hearing, DPRD Pekanbaru Rekomendasi Pembangunan Swalayan Sudirman Dihentikan, Tak Ada Izin
Hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan sejumlah OPD Pemko, BPN Pekanbaru, PT Nusa Raya Cipta membahas pembangunan swalayan.
Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan sejumlah OPD Pemko, BPN Pekanbaru, PT Nusa Raya Cipta membahas pembangunan swalayan di Jalan Sudirman (samping Koki Sunda), Rabu (7/5/2025), menghasilkan beberapa rekomendasi.
Di antaranya, Komisi IV DPRD merekomendasikan pembangunan swalayan tersebut dihentikan sementara, karena belum mengantongi izin resmi apapun dari Pemko Pekanbaru.
Selain itu, meminta BPN Pekanbaru mengukur ulang lahan yang kini masih sengketa dan status quo, serta memfloting lahan kembali.
Selanjutnya, Komisi IV DPRD menegaskan tidak menghalangi investor yang menanamkan modalnya di kota ini, namun harus mematuhi aturan yang ada.
"Kami rekomendasikan pekerjaan dihentikan," kata juru bicara Komisi IV DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz ST, usai hearing.
Diketahui, dalam hearing selain BPN Pekanbaru dan perusahaan pengembang, juga hadir Dinas PUPR, DPM PTSP, DLHK, Dishub, dan Satpol PP Pekanbaru.
Dalam keterangan semua OPD terkait tersebut, yang notabene-nya mengeluarkan izin pembangunan mengaku, tidak ada menerbitkan izin.
Kondisi ini membuat heran para legislator. Bahkan Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel menjelaskan, bahwa status lahan tersebut ada tumpang tindih sertifikat (SHM).
Karena itu, oleh BPN Pekanbaru lahan tersebut dinyatakan diblokir dan status quo.
"Kami heran, kok ada beberapa SHM di objek yang sama. Padahal BPN sistem digitalisasi. Kami berprinsip, pada hearing pertama kemarin BPN sebut lahan itu sudah diblokir. Sekarang tak ada izin, kok ada pembangunan," katanya dalam hearing.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD lainnya Roni Pasla.
Katanya, karena tidak ada izin apapun yang diterbitkan pemerintah di atas lahan tersebut, maka pembangunan tidak bisa dilanjutkan.
"Sekarang oleh BPN kita diminta membuat surat usulan pemblokiran lagi. Maka itu kita lakukan langsung. Kita ingin izinnya tertib," tegasnya.
Kami Hanya Disuruh Membangun
Kontraktor pelaksana pembangunan PT Nusa Raya Cipta dalam hearing mengaku, hanya mendapatkan pekerjaan dari pimpinannya.
Bebani APBD, DPRD Pekanbaru Minta THL yang Tak Jelas Dicoret, Semua OPD Harus Lakukan Evaluasi |
![]() |
---|
Anggota DPRD Pekanbaru Diprank, Rapat Paripurna LKPD Mendadak Batal, Pembahasan APBD-P 2025 Terancam |
![]() |
---|
DPRD Pekanbaru Minta Pemerintah Dirikan Posko di Pintu Masuk Kota, Cegah Truk Tonase Besar Masuk |
![]() |
---|
Sudah Pekan Ketiga Juli, Dewan Ingatkan Pemko Pekanbaru Realisasikan Janji Perbaikan Jalan Rusak |
![]() |
---|
DPRD Pekanbaru Minta Disdik-Diskes Mulai Bagikan Masker ke Murid Antisipasi Udara Karena Kabut Asap |
![]() |
---|