Hasil Hearing, DPRD Pekanbaru Rekomendasi Pembangunan Swalayan Sudirman Dihentikan, Tak Ada Izin

Mengenai luas lahan, izin dan surat menyurat lahannya, mereka tidak mengetahui pasti.

"Kami hanya pekerja, kami diberi kerja oleh pak Roni Atan. Melalui hearing ini kami baru tahu ada masalah. Kalau rekomendasinya kami disuruh berhenti bekerja, itu tidak kewenangan kami lagi," kata Humas PT Nusa Raya Cipta, Raya Efendi kepada Tribunpekanbaru.com.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Pekanbaru Tuswan Aidi menjelaskan, bahwa pihak pengembang memang sempat mengajukan usulan izin ke PUPR.

Berkas permohonannya masuk September 2024. Namun karena kelengkapan dokumennya tak lengkap, sehingga ditolak oleh sistem.

"Jadi, PUPR Pekanbaru tidak ada mengeluarkan izin apapun," aku Tuswan dalam hearing.

Hal yang sama juga disampaikan Kabid Perizinan DPM PTSP Pekanbaru Quarte.

"Permohonan berkas mereka memang pernah masuk. Namun diarahkan ke Dinas PUPR untuk perizinan tata ruang. Di DPM PTSP tidak pernah mengeluarkan izin di lahan Sudirman tersebut," tegasnya.

Selanjutnya, untuk DLHK Pekanbaru dan Satpol PP Pekanbaru selaku penegak Perda, juga belum bisa melakukan apapun, karena belum ada permintaan OPD yang bersangkutan, untuk tindaklanjut perizinan lainnya.

"Kalau kami Satpol PP menunggu surat OPD untuk penindakan," kata perwakilan Satpol PP Pekanbaru Hendrizal.

Usai hearing, Komisi IV DPRD Pekanbaru dan sejumlah OPD Pemko Pekanbaru terkait lainnya, langsung kunjungan lapangan melihat progres kerja pembangunan swalayan tersebut. 

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).