Berita Nasional

Dikritik Pendidikan Militer bagi Anak Nakal, Dedi Mulyadi Tantang KPAI dan Komnas HAM: Adu Metode

Dedi Mulyadi mengaku bahwa programnya itu justru sebagai langkah penegakan hak asasi manusia.

(KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSAN)
BIANG BANJIR PUNCAK - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberintahkan untuk membongkar wisata rekreasi Hibisc Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025). Hal ini dilakukan menyusul temuan pelanggaran lingkungan dan izin operasional. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan balik terhadap kritik yang dilayangkan Komnas HAM terkait program pendidikan militer bagi siswa bermasalah.

Komnas HAM sebelumnya menilai bahwa gagasan Dedi Mulyadi mengirim pelajar nakal ke barak militer sebagai pendidikan karakter ini berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi justru mengajak Komnas HAM, bahkan hingga KPAI, untuk bersama-sama menangani anak-anak yang dianggap bermasalah tersebut.

"(Daripada) ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama ya kan," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari tayangan di kanal YouTube METRO TV, Selasa (6/5/2025).

"Provinsi Jawa Barat, gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus, nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji itu mana yang paling sukses. Itu lebih baik," sambungnya.

Dedi Mulyadi mengaku bahwa programnya itu justru sebagai langkah penegakan hak asasi manusia.

"Nih kita ini pengin menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," ujar Dedi Mulyadi dikutip dari video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Rabu (7/5/2024).

Baca juga: Nasib Pilu Gadis Lugu Terjebak di Lokasi Pesta Miras, Dipaksa Berhubungan Badan saat Mabuk Berat

Baca juga: 10 Tahun Tak Membuat Monster Anak Itu Jera:Baru Bebas, Rasidin Kembali Sodomi Anak di Padangpariaman

"Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua, HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam, orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," 

"Jadi, menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi," lanjutnya pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.

Baca juga: Dikawal Dedi Mulyadi, Siswa Jalani Pendidikan Militer di Barak TNI Purwakarta, Ini Penampakannya

Menurut Dedi Mulyadi, tentara sebagai tenaga pendidik di sekolah bukanlah hal baru.

"Banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, SMP. Kemudian, TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara, TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI," ungkap KDM.

"Jadi, enggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris-berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka, kan enggak ada problem," imbuhnya.

Dedi Mulyadi juga mengatakan bahwa pro kontra dalam setiap kebijakan merupakan hal yang wajar.

"Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin, nanti kita lihat hasilnya," tutur Dedi Mulyadi.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved