Larangan Rapat dan Perpisahan Sekolah di Hotel, Bisnis MICE di Riau Terancam

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait larangan melaksanakan kegiatan di hotel ternyata berdampak terhadap industri perhotelan.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Sesri
FOTO/Edit by CANVA
ILUSTRASI - Pemerintah tengah melakukan efiesien anggaran yang berdampak pada banyak faktor 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait larangan melaksanakan kegiatan seminar seperti rapat, FGD, seminar maupun pelatihan di hotel ternyata berdampak terhadap industri perhotelan.

Sebab biasanya pemerintah daerah melaksanakan kegiatan tersebut di hotel.

Namun sejak adanya kebijakan tersebut saat ini nyaris tidak ada lagi kegiatan-kegiatan seremonial, seperti rapat, FGD, seminar maupun kegiatan pertemuan lainya di hotel yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menanggapi persoalan tersebut, Pj Sekdaprov Riau, Taufik OH mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

Sebab kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang defisit. Sehingga harus dilakukan efisiensi.

Termasuk memangkas biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor hingga belanja makan minum.

"Sesuai dengan Keppres dan keputusan menteri keuangan kan memang kita diminta untuk melakukan efisiensi, itu sudah kita lakukan, salah satunya ya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, termasuk kegiatan seremonial itu," katanya saat disingung terkait terseok-seok nya bisnis perhotelan akibat kebijakan tersebut, Kamis (8/5/2025).

"Memang kita sekarang harus bisa membuat skala prioritas, mana kegiatan yang harus dimaksimalkan dan mana yang harus dipangkas," ujarnya.

Baca juga: Banggar DPRD Pekanbaru-Pemko Hitung Potensi Efisiensi Anggaran di APBD 2025

Baca juga: Dewan Kritik Gubernur Riau Abdul Wahid Bawa Kepala Daerah Keliling Kementerian di Tengah Efisiensi

Kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat membantu pengelolaan anggaran daerah yang lebih optimal, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.

Tak hanya di tingkat provinsi, kebijakan efisiensi ini juga akan disosialisasikan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Riau. 

"Seluruh OPD sudah kita minta agar mereka dapat menyesuaikan efisiensi dengan besaran yang sudah ditetapkan," jelasnya.

Meski punya tujuan positif dari sisi penghematan anggaran pemerintah agar tepat sasaran, namun disisi lain ternyata kebijakan itu berdampak terhadap turunnya pendapatan nya hotel terutama dari sektor MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions).

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan gubernur Riau dan walikota Pekanbaru yang melarang sekolah melaksanakan kegiatan perpisahan di luar sekolah termasuk di hotel.

Akibatnya sekolah yang selama ini menggelar acara perpisahan di hotel harus mengurungkan niatnya karena dilarang oleh pemerintah daerah.

“Boleh saja mengadakan perpisahan, tapi cukup di sekolah dan dengan cara sederhana. Yang kami larang adalah acara yang berlebihan dan dilangsungkan di luar sekolah dengan biaya mahal,” jelas Gubernur Riau Abdul Wahid. 

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved