Dihadiri Anggota DPR, Sosialiasi Program Makan Bergizi Gratis di Kampar Berjalan Lancar

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pemerintah Desa Salo bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dan Anggota DPR RI Komisi IX menggelar kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sosialisasi program MBG merupakan bagian dari komitmen nasional pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan mendorong tercapainya Generasi Emas Indonesia 2045.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Salo, Bangkinang, Kampar pada Minggu (25/5/2025) lalu. Acara yang diikuti oleh 300-an peserta dari warga lokal ini dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Sahidin, Tenaga Ahli BGN Ade Tias Maulanam, dan Kepala Desa Salo Ihfasni Arham.

Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin dalam kesempatannya menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang harus didukung seluruh elemen masyarakat.

"Ini bukan sekadar program makan gratis. Ini adalah langkah strategis pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Efek positifnya juga terasa dalam ekonomi lokal, UMKM ikut bergerak, petani lokal mendapatkan pasar, dan desa semakin mandiri,"tutur Sahidin.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Ade Tias Maulana juga menjelaskan bahwa BGN akan bertanggungjawab dalam penyiapan sistem dan standar gizi, termasuk pembentukan SPPG, pelatihan tenaga kerja, hingga proses distribusi makanan bergizi yang sesuai standar nasional.

"SPPG adalah ujung tombak keberhasilan program ini. Tenaga yang dilatih tidak hanya memahami aspek gizi, tapi juga tata kelola distribusi dan pengawasan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat," jelas Ade Tias.

Sementara itu, Kepala Desa Salo, Ihfasni Arham, menyampaikan dukungannya terhadap program MBG untuk menekan kasus stunting yang masih menjadi permasalahan yang harus dibenahi di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data tahun 2024, prevalensi stunting di beberapa wilayah desa masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yakni 20 persen. Program MBG diharapkan mampu menjawab tantangan ini bukan hanya melalui pemberian makanan gratis, tetapi juga lewat edukasi gizi dan penguatan peran masyarakat.

"Program ini juga didukung oleh kader Posyandu dan sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2045. Fokus kami ada pada pemanfaatan pangan lokal serta kolaborasi dengan Bumdes dan koperasi desa seperti Program Merah Putih," ujar Ihsafni.

Namun, Ihsani juga menggarisbawahi mengenai tantangan yang terjadi di lapangan dalam menjalankan program MBG, yakni belum tersedianya Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) sebagai penggerak utama distribusi dan eksekusi program.

Dengan adanya sosialisasi ini, Desa Salo menjadi salah satu wilayah percontohan yang siap melangkah maju dalam pelaksanaan program MBG. Diharapkan, model kolaboratif seperti ini bisa direplikasi ke daerah lain demi mempercepat upaya penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan lokal.

(Tribunpekanbaru.com)