SOSOK PROFIL Haedar Nashir, Ketum PP Muhammadiyah yang Tolak Pendidikan Gratis

TRIBUNPEKANBARU.COM - Inilah profil sosok Haedar Nasir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tidak setuju dnegan pendidikan gratis sekolah negeri dan swasta di Indonesia.

Haedar menilai keputusan MK tersebut harusnya dikeluarkan lewat pertimbangan mendalam. Ia juga mempertanyakan kesanggupan negara untuk membiayai pendidikan untuk semua rakyat Indonesia.

Karenanya, terkait dengan keputusan MK yang meminta pemerintah menggratiskan pendidikan akan dilawan oleh Muhammadiyah.

Baca juga: Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia : China Siapkan Strategi Menyerang Lawan Indonesia

Pihaknya akan melihat perkembangan terkait putusan tersebut sebelum nantiny akan mengambil langkah tegas. Salah satunya adalah  judicial review.

Ya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan ketidaksetujuan lembaganya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengusulkan penggratisan sekolah swasta dan negeri di Indonesia.

Haedar menyatakan bahwa penolakan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mendalam.

“Iya betul (tidak setuju),” ungkap Haedar saat ditemui seusai acara ground breaking TK ABA Semesta di Ambarketawang, Gamping, Sleman, pada Selasa (3/6/2025).

Haedar berharap agar para perancang konstitusi dan pembuat kebijakan di sektor yudikatif, legislatif, dan eksekutif dapat memahami semangat pendiri bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan.

“Kalau kemudian melakukan kebijakan misalkan seperti hasil MK kemarin, itu ya harus saksama yang dasarnya. Jangan sampai mematikan swasta yang sama dengan mematikan pendidikan nasional,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan kemampuan finansial negara dalam mengakomodasi pendidikan swasta, mengingat pemerintah hanya mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.

“Kalau negara harus bertanggung jawab seutuhnya terhadap seluruh lembaga pendidikan swasta, apakah sanggup? Oke, normatifnya dua puluh persen, tetapi kan tersebar di banyak institusi negara. Apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diberi anggaran cukup untuk menanggung seluruh lembaga pendidikan swasta?” tuturnya.

Haedar menambahkan bahwa sekolah swasta cenderung ingin berkembang dan beradaptasi dengan cepat.

Ia menyarankan agar pemerintah memberikan keleluasaan kepada pendidikan swasta untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di negara.

“Beri keleluasaan, apalagi kan ada fenomena di mana sekolah negeri saja diberi badan hukum. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha atau bisnis di bawah badan pendidikan, padahal itu negara,” jelasnya.