DPRD Pekanbaru Sarankan ke Pemko Tata Ulang PKL di Sejumlah Jalan Protokol

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sejumlah PKL di Kota Pekanbaru, kini masih menjajakan dagangannya di sejumlah pinggiran jalan protokol.

Padahal beberapa di antaranya, sudah berkali-kali ditertibkan Satpol PP. Namun tetap saja mereka berdagang lagi di tempat yang sama.

Seperti halnya di depan RSUD Arifin Ahmad di badan Jalan Hangtuah, dan di badan Jalan Sudirman Ujung. Termasuk di titik-titik lainnya di kota ini.

Kondisi ini direspon legislator di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru.

Komisi II yang membidangi perdagangan menyarankan, agar Pemko Pekanbaru segera mencarikan solusi terbaik, untuk penataan PKL ini ke tempat yang lebih terarah.

Sebab, jika dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan semakin ramai dan semakin sulit untuk penertibannya nanti. Lagi pula bisa membahayakan kaum pedagang, plus menambah kemacetan.

"Selama ini penindakan ada, tapi kalau tidak ada pembinaan, kan sama saja tidak ada arti. Mereka ditertibkan, tanpa ada alternatif tempat jualan lain. Di sisi lain, saudara-saudara kita PKL ini, harus survive mencari kebutuhan keluarganya," kata Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru Rizky Bagus Oka, kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (4/6/2025).

Karena itu, Politisi Partai Gerindra ini mendorong Pemko Pekanbaru, untuk segera mengalihkan tempat jualan para PKL ini di beberapa lokasi yang ada.

Seperti halnya di Taman Labuai City Walk samping purna MTQ, dan di bawah Jembatan Siak IV.

Di tempat ini dinilai sangat strategis dan punya cantolan khusus. Tinggal penataan serius saja yang harus dilakukan Pemko, maka diyakini akan lebih berkembang ke depannya.

"Tapi itu tadi, perlu pembinaan yang konsisten. Tidak hanya musiman atau insidentil saja, namun harus diiringi dengan masterplan yang komprehensif. Dengan begitu, PKL senang dan tidak ada lagi lapak jualan di badan jalan," terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Bagus Oka, yang juga Ketua Kadin Pekanbaru ini, bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho-Markarius, dinilai mampu dan punya kemampuan untuk penataan PKL di kota ini.

Tentu yang diinginkan muaranya pada pertumbuhan UMKM yang sehat, dan meningkatkan lagi geliat ekonomi warga menengah ke bawah ke arah yang lebih baik.

Namun perlu sentuhan, pembinaan dan bantuan yang serius dari pemerintah. Sehingga kalangan UMKM tidak lagi bercerai berai (berjualan sesukanya di tempat yang tidak nyaman), dalam mengais rezeki setiap hari.

"Pastinya, kita di Komisi II dan keluarga besar Kadin, mendukung all out. Apalagi regulasinya melalui Perda dan Perwako sudah ada. Tinggal action nyata di lapangan. Tidak konsep semata, yang kurang dijalankan selama ini," sebut Bagus Oka menyarankan. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).