Mahfud MD ungkap Bahaya yang Mengerikan jika Sejarah Indonesia Ditulis Ulang

TRIBUNPEKANBARU.COM - Publik terus menyoroti usaha pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon menulis ulang sejarah. 

Terbaru adalah kritikan keras yang disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Ia merespons soal kontroversi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998.

Baca juga: BIKIN GELENG KEPALA, Pria ini Memilih Nikahi Chatbot Dibanding Pacar Rilnya, Ngaku Terlanjur Cinta

Sejarah yang telah ada dikhawatirkan malah dihilangkan. Hal itu tentu saja akan berdampak tidak baik pada fakta sejarah yang sejatinya ada.

Namun, fakta sejarah kemudian dihilangkan hanya untuk kepentingan pemerintah. 

Inilah yang kemudian menjadi perhatian serius Mahfud MD.

Bahkan ia secara tegas mengatakan, pemerintah cukup menulis sejarah di pelajaran saja.

"Yang penulisan sejarah itu, kalau saya sejak awal menyatakan negara itu tidak perlu nulis sejarah. Sejarah yang ditulis oleh negara ya buku pelajaran aja," kata Mahfud dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

Menurut Mahfud, sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.

"Saya bilang, saya enggak setuju. Sejarah kalau ditulis oleh negara nanti berubah lagi, karena yang ditulis oleh negara sudah banyak, sejarah itu," ujarnya.

Dia mencontohkan buku sejarah versi Mohammad Yamin yang sempat dianggap sahih tetapi belakangan terbukti mengandung banyak kekeliruan. 

Mahfud menilai proyek penulisan sejarah oleh pemerintah berpotensi menimbulkan klaim sepihak dan menimbulkan kontroversi.

“Klaim baru, nanti akan diklaim lagi, itu salah. Dulu bukunya Yamin dipuji-puji, lalu katanya salah. Ini kan, ditulis lagi, ditulis lagi,” tegasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menanggapi pernyataan Fadli Zon bahwa tidak ada bukti dan rumor terkait peristiwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

Menurut Mahfud, hal itu bertentangan dengan kesaksian korban dan hasil investigasi resmi.