Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Demo Tolak Relokasi TNTN

Temui Pendemo, Ini yang Disampaikan Kadisbun Syahrial Abdi Terkait Solusi Relokasi Warga TNTN

AMMP menyampaikan lima tuntutan tegas terkait rencana relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Sesri
Tribunpekanbaru/Syaiful Misgio
DEMO - Ribuan massa yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau pada Senin (21/7/2025) menolak relokasi TNTN 

AMMP meminta Gubernur Riau, Kapolda, Bupati Pelalawan, dan Kapolres agar memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia dan Komisi terkait di DPR RI, untuk membahas nasib masyarakat terdampak.

3. Pemda dan Aparat Harus Jadi Garda Terdepan

AMMP menuntut agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga berdiri di garda terdepan memperjuangkan dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak langsung dari kebijakan relokasi.

4. Usir Satgas PKH dari Permukiman Warga

Mereka mendesak agar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) segera menghentikan aktivitasnya di kawasan pemukiman masyarakat dan angkat kaki dari daerah yang masuk dalam kategori terdampak TNTN.

5. Minta Kepastian Soal Hidup dan Masa Depan Warga

Tuntutan terakhir adalah desakan kepada pemerintah pusat dan daerah agar segera memberikan jawaban pasti terkait jaminan hidup masyarakat, akses pendidikan, kelangsungan ekonomi, dan aspek sosial lainnya yang kini terancam akibat kebijakan tersebut.

Koordinator Umum AMMP, Wandri Saputra Simbolon, menyatakan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk kepedulian atas masa depan masyarakat lokal yang terancam oleh kebijakan yang tidak melibatkan suara rakyat.

"Kami tidak menolak pelestarian hutan, tapi jangan abaikan keberadaan warga yang telah lama hidup di sana. Kami ingin keadilan," ujar Wandri.

Restorasi Taman Nasional Tesso Nillo

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus berupaya mengambil kembali lahan yang dikuasai warga di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau.

Komandan Satgas Garuda PKH, Mayjen TNI Dody Triwinarto menegaskan, penertiban saat ini masih berlanjut.

Dody menegaskan bahwa dalam penertiban TNTN, tidak ada niat pemerintah menyakiti rakyat.

Pemerintah hanya ingin menyelamatkan hutan dan memulihkannya kembali, setelah puluhan tahun dikuasai ribuan warga untuk berkebun sawit.

"TNTN ini kan warisan dunia, hutan tropis terbaik yang kita miliki. Akibat perambahan, sekarang, hewan langka di sana sudah hampir punah, seperti gajah dan harimau sumatera," kata Dody.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved