Lahan yang Tak Terdata Satgas PKH Dianggap Milik Cukong dan Akan Diproses Pidana

“Alhamdulillah dalam waktu 3 minggu ini, pokoknya setiap minggu ada (penyerahan) yang lumayan besar, kita buat acara simbolis seperti ini, sebagai contoh dan edukasi. Kurang lebih luasannya (yang berhasil dikuasai kembali) sudah hampir 5 ribu hektare,” jelas Mayjen Dody.

Ia melanjutkan, penyerahan lahan dari masyarakat dilakukan bertahap. Mulai dari hitungan kurang dari 10 hektare, ratusan hingga yang terbesar 3 ribu hektare.

“Kurang lebih sudah 4.700-an hektare, kurang lebih. Dan ini akan terus berproses. Insyaallah minggu depan kita lakukan lagi. Di mana tempat yang memang warga dengan penuh kesadaran, dia paham tentang situasi ini. Kita akan laksanakan lagi seperti ini,” sebut Mayjen Dody.

Perwira tinggi TNI AD lulusan Akmil 1996 tersebut berkata, luasan lahan TNTN yang berhasil dikuasai kembali oleh negara akan terus bertambah.

Lahan ini secepatnya direforestasi menjadi hutan konservasi sebagaimana fungsi semestinya.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan reforestasi kembali. Yang sekian banyak ini, hari ini jumlahnya sekitar 3 ribu hektare dari kelompok tani, beberapa kelompok tani di Desa Bagan Limau,” paparnya.

Ia mengungkap, penyerahan lahan dilakukan warga secara sukarela setelah mereka menerima sosialisasi dari Tim Satgas PKH.

“Alhamdulillah tadi masyarakat sudah kita kumpulkan, kita sosialisasi dan mereka sudah mengerti,” ucapnya.

Lanjut Dody, masyarakat ini akan dijadikan satu kelompok tani yang akan mengelola lahan sawit baru di luar TNTN. Lahan ini disiapkan oleh pemerintah.

“Mungkin nanti akan dikembangkan menjadi koperasi. Nanti akan dipimpin oleh Pak Kades dan Pak Sekdes, perangkat desa dikoordinir. Pelan-pelan mencari solusi kita untuk lahan pengganti yang di luar TNTN,” beber Mayjen Dody.

Jenderal TNI AD berpangkat bintang dua itu bilang, warga di Desa Bagan Limau termasuk yang paling kooperatif terkait dengan penertiban lahan di TNTN ini.

Mereka bersedia menyerahkan lahan mereka secara sukarela, tanpa terprovokasi dengan isu-isu yang dihembuskan oleh oknum tertentu.

“Dan ini menjadi contoh, kita akan menepis semua isu-isu yang tidak benar. Isu-isu yang memang bisa memprovokasi,” tegas Mayjen Dody.

Ia menegaskan, seluruh aspek dalam proses penertiban ini akan diperhitungkan dan dipertimbangkan. Termasuk soal pendidikan anak-anak.