Banggar DPRD Pekanbaru Murka Pj Sekda Absen Lagi Rapat Bahas APBD-P 2025

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Anggaran DPRD Pekanbaru dibuat murka, atas ketidakhadiran Pj Sekda Pekanbaru Zulhelmi Arifin, dalam rapat koordinasi pembahasan APBD-P 2025 dan APBD Murni 2026, Selasa petang (5/8/2025), di DPRD Pekanbaru.

Padahal, status Pj Sekda yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru, sangat penting kehadirannya.

Apalagi yang akan dibahas merupakan agenda yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dengan ketidakhadiran Pj Sekda tersebut, maka Rapat Banggar bersama TAPD terpaksa ditunda lagi.

Diketahui, dalam agenda Rapat Banggar DPRD bersama TAPD Pemko kemarin, perwakilan Pemko hanya dihadiri Kepala Bappeda Pekanbaru Iwa Gemino, beserta stafnya.

Sementara dari DPRD Pekanbaru, rapat dihadiri Ketua DPRD Pekanbaru M Isa Lahamid, Wakil Ketua Andry Saputra dan Dikki Suryadi, serta anggota Banggar lainnya.

"Praktis, dari 8 kali Banggar mengundang Ketua TAPD yang juga Pj Sekda Zulhelmi Arifin untuk rapat anggaran, hanya satu kali datang. Selebihnya absen tanpa alasan. Termasuk Rapat koordinasi APBD-P dan APBD Murni ini," kata Anggota Banggar DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz ST, kepada Tribunpekanbaru.com,  Selasa malam.

Lebih lanjut diterangkan, ada beberapa poin penting yang akan disampaikan Banggar kepada TAPD Pemko, terkait kondisi anggaran.

Baca juga: DPRD Pekanbaru Harap 14 Jalan yang Dilarang Melintas Truk ODOL Benar-benar Terealisasi

Baca juga: DPRD Pekanbaru Mulai Koordinasi Dengan Pemko Bahas APBD-P 2025 dan APBD Murni 2026

Mulai dari TAPD tidak pernah serius membahas keuangan yang menyangkut masyarakat Kota Pekanbaru, bersama dengan Banggar DPRD.

Bahkan hingga detik ini, Banggar sendiri belum pernah menerima alur pergeseran anggaran pertama, kedua dan ketiga, yang sudah dilakukan Pemko.

Termasuk sampai detik ini juga, Pemko belum menyerahkan KUPA 2025, dan KUA-PPAS 2026 sampai saat sekarang.

"Kami di Banggar juga mempertanyakan pemotongan anggaran yang sudah dilakukan Pemko, sebenarnya tidak sesuai dengan Inpres 01 dan jumlahnya, serta flotingnya  sampai hari ini, tidak pernah juga disampaikan ke Banggar DPRD. Kami sangat kecewa," tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem ini geram.

Karena itu Banggar menilai, mengingat pentingnya peran Sekda dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan terkait anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

“Pj Sekda sebagai pemangku kebijakan utama anggaran harus paham status dan tupoksinya. Jabatannya itu bukan untuk gagah-gagahan. Tentu dengan terus absennya dia, menghambat proses pembahasan yang sangat krusial untuk pembangunan Kota Pekanbaru,” tambahnya.

Sekadar gambaran, rapat koordinasi pembahasan APBD-P 2025, ini merupakan momen penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan transparan, demi memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Pekanbaru.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)