Ini Daftar Kekecewaan Masyarakat yang Berujung Demo di Pati, Tuntut Mundur Bupati Sudewo

Kemudian, kebijakan lima hari sekolah juga dari awal memicu kontroversi sejak diterapkan sejak 14 Juli 2025. Bupati Pati Sudewo kemudian membatalkan kebijakan lima hari sekolah yang sempat berjalan empat pekan.

Mulai Senin (11/8/2025), pembelajaran di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di Pati, Jawa Tengah, kembali ke enam hari sekolah, Senin hingga Sabtu.

• Dianggap Tidak Merakyat, Pernyataan Publik yang Arogan dan Menantang

Gaya komunikasi Bupati Sudewo dianggap tidak merakyat. Protes masyarakat malah dibalas tantangan.

Tantangan Sudewo yang menyatakan tidak gentar meski didemo 50.000 orang menyulut amarah warga yang protes terkait kenaikan pajak 250 persen.

Komentar serta responnya dianggap merendahkan aspirasi warga. 

Ia bersikukuh mempertahankan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, meskipun menuai protes luas dari masyarakat.

“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/8/2025).

• Kebijakan Dianggap Tidak Sesuai dengan Janji Kampanye

Kebijakan Bupati Pati Sudewo dianggap masyarakat tidak sesuai dengan janji-janjinya saat masa kampanye.

Ia dianggap tidak mendengar aspirasi rakyat hingga menimbulkan ketegangan dengan berbagai kelompok masyarakat.

Terlebih pernyataan Sudewo sekarang dan dulu dinilai masyarakatnya telah berbeda.

Saat masih dalam masa kampanye, ia menganggap kenaikan pajak akan membuat rakyat kasihan.

Pada momen debat kedua Pilkada Pati pada 13 November 2024 silam Sudewo mulanya mengatakan, untuk meningkatan fiskal, maka perlu adanya kenaikan pendapatan daerah.

"Tapi (naiknya) pendapatan daerah, membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Bisa dalam satu periode (masa pemerintahan) itu sudah selesai, tapi program prioritas belum sampai terlaksana," katanya dalam debat tersebut yang didampingi oleh wakilnya, Suharyono, dikutip dari YouTube Tribun Solo.

Sudewo lantas menilai agar adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tak seharusnya dibebankan ke rakyat dengan menaikkan pajak atau retribusi.

Menurutnya, harus ada solusi lain agar PAD di Kabupaten Pati bisa mengalami kenaikan.

"Dan apalagi kalau peningkatan Pendapatan Asli Daerah bertitik tumpu pada sektor pajak dan retribusi, itu sangat-sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati."

"Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah," imbuh dia.

(*)

Sumber: TribunJateng.com, Tribunbanyumas.com, Kompas.com,