Sekolah Rakyat di Riau
Sekolah Rakyat di Inhil Masih Terkendala Lahan, Menunggu Tahap II Tahun Depan
Sekolah rakyat belum bisa terealisasi di Inhil karena ketiadaan lahan untuk bangunan sekolah sehingga menunggu tahap II pada tahun depan.
Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Sekolah rakyat belum bisa terealisasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) karena ketiadaan lahan untuk bangunan sekolah sehingga menunggu tahap II pada tahun depan.
Dinas Sosial Kabupaten Inhil selaku pihak terkait saat ini sedang mempersiapkan kelengkapan syarat, yaitu tanah yang bersertifikat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat.
Dimana aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil yang sudah didaftarkan untuk di terbitkan sertifikat di BPN yaitu di Bumi Perkemahan Pramuka Sungai Sirih di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu.
Lahan di Sungai Sirih ini merupakan tukar guling dengan lahan Pemkab Inhil di wilayah parit 17 Tembilahan dengan pertimbangan lebih dekat ke kota.
Baca juga: Sekolah Rakyat Menengah Atas di Pekanbaru Resmi Beroperasi, Ini Lokasinya
Kepala Dinas Sosial Inhil Rudi Fahmi menjelaskan, syarat utama yaitu sertifikat lahan ini setelah itu baru tim kementerian Pekerjaan umum melakukan survey pembangunan sekolah rakyat, melihat kontur tanah dan kesesuain tata ruang.
“Jadi tahun ini yang diutamakan rintisan yang sudah ada bangunan. Kita tidak punya bangunan layak yang bisa diusulkan jadi menunggu tahap II,” ujar Rudi saat dikonfirmasi Tribun Pekanbaru, Jumat (15/8/2025).
Menurut Rudi, peran Pemerintah Daerah hanya menyediakan fasilitas saja dengan anggaran semua bersumber dari pusat, termasuk rekrutmen tenaga pendidik dari kemensos.
“Kita fasilitasi apa yang dibutuhkan kementerian. Makanya saat pengusulan diminta langsung surat bersedia menghibahkan tanah pemda karena bakal dijadikan aset kemeterian,” jelasnya.
Rudi menjelaskan, model bangunan sekolah rakyat ini memiliki 2 prototipe model bangunan dengan asrama dan fasilitas olahraga lengkap dengan semua fasilitas.
Sementara itu untuk calon siswa dan siswi sekolah rakyat di data oleh Dinsos Inhil melalui petugas PKH dengan ketentuan anak yang masuk dalam klasifikasi desil satu (sangat miskin).
“Untuk memastikan program ini terlaksana, bupati juga minta dukungan ke komisi VIII DPR RI menyampaikan proposal dukungan agar pembangunan sekolah rakyat di Inhil terlaksanana,” pungkas Rudi.
Pesan Gubri Saat Peresmian SRMA untuk Anak-anak Riau
Sementara itu peresmian Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31 di Asrama Haji Provinsi Riau, Kota Pekanbaru Jumat (15/8/2025) disambut haru para orang tua.
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, yang meresmikan SRMA 31, menegaskan bahwa disiplin dan ketekunan adalah kunci utama kesuksesan, bahkan lebih penting daripada kepintaran.
“Anak-anak kami, semangatlah belajar. Taati guru dan disiplin. Karena kedisiplinan itu yang paling penting, kedisiplinan akan mengantarkan kalian menjadi orang sukses,” pesannya.
Menurut Wahid, sekolah berbasis asrama memberi kesempatan pembentukan karakter dan etika yang lebih kuat.
Ia juga berpesan kepada para orang tua untuk sabar dan tegar melepas anak-anak mereka.
“Anak-anak yang tidak terbiasa di asrama pasti berat, hidupnya diatur, bangun dijadwal, kegiatan diatur. Tapi kita harus memberikan kekuatan kepada anak-anak, harus tegar,” tegasnya.
Sebagai informasi, SRMA 31 saat ini menampung 50 siswa dari 12 kabupaten/kota di Riau.
Sekolah ini diharapkan menjadi rumah kedua bagi para siswa, tempat mereka belajar, tumbuh, dan mempersiapkan masa depan.
(Tribunpekanbaru.com/T. Muhammad Fadhli/Syaiful Misgiono).
Dinsos Bengkalis Antarkan Lima Siswa Ikuti Program Sekolah Rakyat SMA di Pekanbaru |
![]() |
---|
Disambut Haru, Sekolah Rakyat di Riau Jadi Harapan Keluarga Kurang Mampu |
![]() |
---|
Tim Kemensos Tinjau Persiapan Sekolah Rakyat di Rohil Riau |
![]() |
---|
Kemensos: SRMA 31 Pekanbaru Bentuk Karakter Kuat Generasi Muda Riau |
![]() |
---|
Sekolah Rakyat Menengah Atas di Pekanbaru Resmi Beroperasi, Ini Lokasinya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.