LUAR BIASA, Setahun, 580 Anggota DPR RI Habiskan Uang Rp 340 Miliar Hanya untuk Tunjangan Perumahan

Kemarahan rakyat ini bermula dari isu gaji anggota DPR naik hingga Rp 100 juta per bulan atau menjadi Rp 3 juta per hari, ditambah dengan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan.

Namun, anggota DPR ternyata tidak hanya mendapatkan tunjangan perumahan, tetapi juga fasilitas kredit mobil hingga Rp 70 juta per periode.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap bahwa penghasilan wakil rakyat bahkan bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau Rp 2,8 miliar per tahun.

Rincian Komponen Gaji DPR

Berdasarkan data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025, naik dari Rp 1,2 triliun pada 2023 dan Rp 1,18 triliun pada 2024.

Jika dibandingkan, pendapatan anggota DPR 42 kali lipat UMR Jakarta dan 105 kali lipat UMR Banjarnegara.

Komponen pendapatan DPR diatur melalui sejumlah aturan resmi, seperti Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR dan PP Nomor 75 Tahun 2000.

Gaji pokok anggota DPR sekitar Rp 4,2 juta, sementara Wakil Ketua Rp 4,62 juta dan Ketua DPR Rp 5,04 juta. Namun sederet tunjangan membuat angka melonjak.

Beberapa tunjangan dan fasilitas tersebut meliputi:

Tunjangan keluarga: Rp 420.000 untuk pasangan, Rp 168.000 per anak.

Uang sidang dan tunjangan jabatan: Rp 2 juta–Rp 18,9 juta.

Tunjangan beras, PPh, kehormatan, komunikasi: total puluhan juta rupiah.

Tunjangan perumahan: Rp 50 juta per bulan.

Fasilitas kredit mobil: Rp 70 juta per periode.

Biaya perjalanan dinas dan bantuan listrik-telepon: Rp 3 juta–Rp 7,7 juta.

Dengan rincian ini, seorang anggota DPR yang berkeluarga bisa membawa pulang Rp 116 juta per bulan dari gaji dan tunjangan rutin, dan mencapai Rp 230 juta per bulan jika ditambah tunjangan perumahan dan fasilitas lain.

Demo 25 Agustus Protes Gaji DPR

Besarnya penghasilan ini memicu kemarahan publik. Pada Senin (25/8/2025), massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan pengemudi ojek daring, menggelar unjuk rasa di sekitar gedung DPR Jakarta.

Aksi yang dimulai siang hari berubah ricuh menjelang sore. Polisi menembakkan gas air mata lebih dari lima kali untuk membubarkan massa yang mencoba menerobos barikade.

Beberapa pelajar berseragam SMA dilaporkan ikut serta, bahkan melempari batu ke arah aparat.

Kericuhan memicu gangguan lalu lintas, termasuk perjalanan KRL di sekitar Stasiun Palmerah.

Polisi menahan belasan demonstran, tetapi hingga Selasa siang status mereka belum diumumkan.

Di tengah aksi, terdengar suara-suara protes, seperti “Kami susah cari uang, gaji DPR besar sekali!” hingga “Kalian digaji pakai uang kami!”. Ada pula tuntutan agar DPR dibubarkan.

Seorang mahasiswa, Danar, menyebut demo ini sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan yang dirasa memberatkan rakyat. Seorang buruh, Rahmini, ikut membolos kerja demi menyuarakan protes: “Banyak PHK, tapi gaji DPR justru ratusan juta,” ujarnya.

Respons DPR

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi aksi tersebut dengan mengimbau agar aspirasi disampaikan secara tertib.

“Kami menampung semua masukan dari masyarakat dan tentu saja kita akan bahas bersama untuk memperbaiki kinerja DPR,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II Aria Bima meminta aparat tidak bersikap represif.

“Kami harapkan cara-cara persuasif, bukan kekerasan,” ujarnya.

Pengakuan Wakil Ketua DPR RI

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons anggapan bahwa gaji anggota DPR yang take home pay-nya menembus angka Rp 100 juta berlebihan.

Dasco menyampaikan, take home pay anggota DPR besar hanya karena tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan.

"Kemarin itu kan yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan itu karena digabung dengan tunjangan perumahan," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dasco menjelaskan, jika tunjangan rumah per bulan itu sudah tidak ada lagi, maka gaji anggota DPR tak akan sebesar sekarang.

Adapun tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan ternyata hanya diterima anggota dewan pada Oktober 2024 sampai Oktober 2025 saja.

"Nah tetapi kalau tunjangan perumahan itu sudah hilang, ya kan tidak segitu besar lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp 100 juta telah memantik kemarahan masyarakat hingga berujung unjuk rasa yang berakhir ricuh, Senin (25/8/2025).

Unjuk rasa itu diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum.

Salah satunya Ari (25), seorang pengemudi ojek online (ojol). Dalam aksinya, ia menuntut anggota DPR RI memperhatikan nasib rakyat dibandingkan kepentingan pribadinya sendiri.

"Tolong jangan mikirin perutnya sendiri lah. Enak banget kan gajinya naik padahal itu juga kan dari kita (pajaknya)," ujar Ari saat mengikuti aksi demo 25 Agustus di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).(*)

Sumber : Kompas.com