Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM -Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.
Rencananya, mereka akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018.
Deklarasi itu rencananya akan dihadiri sekitar 100.000 anggota KSPI.
"Di Istora, kami akan deklarasi calon presiden yang didukung buruh, yaitu Prabowo Subianto," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Minggu (29/4/2018).
Said menjelaskan, pemilihan presiden adalah momen krusial.
Sebab, presiden terpilih akan menentukan arah kebijakan, termasuk kebijakan ketenagakerjaan dan paket kebijakan ekonomi yang berdampak langsung kepada buruh.
Salah satu alasan KSPI mendukung Prabowo karena paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap merugikan buruh.
Baca: Tersayat Melihat Intimidasi dan Persekusi, Mahfud: Islam Rahmatan Lil’alamiin, Tidak Mengancam
Baca: Yakin Masih Ngeluh dengan Gaji? Coba Lihat Slip Gaji Guru Honor yang Viral Ini
Baca: Wah, Pelajar SMP yang Menikah Itu Sepakat Menunda Kehamilan, Ada Apa Yaa?
Baca: 2 Oknum Legislatif Diduga Kampanye Saat Reses, Ada yang Selipkan Uang Dalam Kaos
"14 paket kebijakan ekonomi pemerintahan Pak Joko Widodo bagi kami merugikan buruh, termasuk PP Nomor 78 (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)," kata Said.
Prabowo harus teken kontrak politik Prabowo harus menandatangani kontrak politik sebagai syarat mendapatkan dukungan dari KSPI pada Pilpres 2019.
Said menjelaskan, ada 10 butir tuntutan dalam kontrak politik itu atau disebut sepultura (10 tuntutan rakyat dan buruh). Lima di antaranya yaitu:
1. Tolak upah murah dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
2. Hapus outsourcing.
3. Tingkatkan benefit jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
4. Angkat guru honor dan tenaga honor menjadi pegawai negeri sipil.
5. Sediakan perumahan buruh yang murah.
Baca: Oknum Guru Kepergok Ngamar Sama Mantan Murid, Katanya Mau Hibur yang Lagi Patah Hati
Baca: Parto Partio Nabrak Pagar Besi, Komentar Sang Anak Bikin Nyesek
Sebelum menjatuhkan dukungan pada Prabowo, kata Said, KSPI sudah menyodorkan kontrak politik itu kepada beberapa tokoh lainnya, seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
KSPI juga pernah meminta bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyodorkan kontrak politik tersebut, tetapi belum direspons.
KSPI juga beberapa kali berencana menawarkan kontrak politik kepada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, tetapi pertemuan itu selalu gagal.
"Dari beberapa calon presiden yang kami diskusikan, bertemu langsung, dialog, akhirnya Pak Prabowo yang bersedia menandatangani itu dan ada partai yang mengusung," kata Said seperti dilansir tribunpekanbaru.com dari kompas.
Baca: Tak Bisa Hadir karena Tugas, Polwan Ini Hanya Saksikan Ijab Kabulnya Lewat Video Call, Bikin Haru
Baca: Siapa yang Diuntungkan Jika Rizal Ramli dan Sri Mulyani Berdebat?
Independen tapi tak netral
Said mengatakan, KSPI adalah organisasi buruh yang independen.
Namun, KSPI tidak bersikap netral dalam setiap pemilihan calon presiden, pemilihan calon legislatif, maupun pemilihan calon kepala daerah.
Said menyebut, buruh tetap memiliki hak untuk terlibat dalam setiap proses politik.
"Sikap kami adalah independent but not neutral. KSPI independen, dia tidak underbow partai politik, dia bukan kepanjangan tangan partai politik," ujar Said.
Dengan terlibat dalam proses politik, Said menyebut, organisasi buruh bisa mengonsolidasikan dukungan terhadap salah satu calon demi kepentingan buruh.
Baca: Gak Nyangka dari 13 Pemimpin Negara Seluruh Dunia Tertinggi di ASEAN, Indonesia Nomor Berapa?
Baca: Netizen Malaysia Bikin Video Parodi, Sindir Sinetron Indonesia Yang Berbelit-belit
Baca: Akhirnya Terungkap ini Alasan Buruh Dukung Prabowo, Ternyata
Menurut Said, berbagai organisasi buruh di dunia juga turut terlibat dalam proses politik.
"But not neutral, ketika ada pemilu, pileg, pilkada, pilpres, maka suara buruh harus dikonsolidasi untuk memenangkan calon yang didukung dengan terlebih dahulu menandatangi kontrak politik. Itulah politik serikat buruh, independent but not neutral, dan itu lazim di seluruh dunia," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dukungan Bersyarat KSPI untuk Prabowo pada Pilpres 2019..."