Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Memaklumi kondisi ekonomi Riau, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau tidak meminta target pendapatan dalam APBD Riau 2019.
Banggar hanya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau untuk meningkatkan setiap pos pendapatan, untuk menaikkan target pendapatan tahun 2019 mendatang.
Salah seorang pimpinan Banggar DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, pihaknya memaklumi kondisi perekonomian tahun ini tidak lebih baik dari tahun 2018 ini, karena itu, pihaknya tidak memberikan target tertentu untuk meningkatkan target pendapatan tahun depan.
Baca: Fatmawati Terpaksa Jual Harta benda Demi Suami yang Idap Kanker
Baca: Dishub Bengkalis Ganti Traffic Light Tenaga Surya dengan Listrik
"Kita tidak berikan target, dan tidak dipaksakan. Kita pahami situasi ekonomi sekarang memang tidak sebaik tahun lalu, sehingga kita minta naiknya rata-rata nasional saja, dengan meningkatkan di setiap potensi pajak tersebut," kata Noviwaldy Jusman kepada Tribun, Kamis (13/9).
Dikatakannya, pihak Banggar akan membahas satu persatu pos anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, kemudian melihat potensi untuk meningkatkan pendapatan di OPD tersebut.
"Kita bahas satu persatu potensi dari OPD tersebut, kemaren sudah di pada pajak kendaraan bermotor sebanyak Rp 77 miliar, retribusi juga demikian," imbuhnya.
Dikatakannya, sejumlah pos pendapatan diketahui angkanya cukup kecil, itulah nantinya yang akan dibahas pihaknya bersama TAPD.
"Senin depan kita minta hadirkan setiap OPD yang berpotensi memiliki retribusi. Misalnya di Dinas PU, punya aula yang disewakan kepada masyarakat. Padahal sering disewakan. Kemudian di Badan Penghubung misalnya, biaya pendapatannya kok kecil di sana, padahal terus digunakan penginapannya, dan fasilitas lainnya, begitu juga pendapatan di pos-pos yang lain," tuturnya.
Sementara itu, pembahasan RAPBD 2018 antara Banggar DPRD Riau dengan TAPD Pemprov tentang pendapatan belum mendapatkan titik temu pada Rabu (12/9).
Baca: Kepala Diskop UMKM Ungkap Pentingnya Semangat Interpreneur Generasi Muda
Baca: Dikalahkan Persib Bandung, Arema FC Antar Maung Bandung Kembali ke Puncak Klasemen Liga 1 2018
Pasalnya Banggar DPRD Riau meminta agar target pendapatan untuk tahun 2019 mendatang ditingkatkan angkanya, dari pengajuan yang diserahkan oleh TAPD Pemprov Riau.
Pihak TAPD mengajukan sebanyak Rp 1,03 triliun, dengan kenaikan 7,8 persen dari jumlah target tahun 2017, yang berjumlah Rp 750 miliar.
Namun pihak Banggar tidak mau menerima angka tersebut, pasalnya kenaikan tersebut merujuk pada target tahun 2017.
Salah seorang anggota Banggar DPRD Riau, Aherson mengatakan, seharusnya yang menjadi rujukan adalah target satu tahun sebelumnya, yakni tahun 2018.
Dimana, tahun 2018, target pendapatan berjumlah Rp 995 miliar, dan angka tersebut bisa tercapai.
Jika merujuk pada pendapatan tahun 2018 tersebut, maka seharusnya target pendapatan yang diajukan Pemprov untuk tahun depan adalah Rp 1,82 miliar, dengan kenaikan 8,7 persen.
Baca: Kurir Narkoba Ambil Titipan di Tempat Sampah untuk Dikirim ke Palembang
Baca: Kelola Objek Wisata di Kemacatan, Sepuluh Pokdarwis di Rohul telah Terbentuk
"Persentase 8,7 miliar tersebut adalah rata-rata nasional, itu angka minimal. Harusnya rujukan target pendapatan yang diajukan adalah yang tahun lalu, bukan tahun 2017. Tahun lalu saja tercapai, mengapa harus merujuk kepada target tahun 2017. Dalam regulasinya juga diatur soal rujukan target pendapatan tersebut, bahwa harus menggunakan target 1 tahun sebelumnya," kata Aherson kepada Tribun.
Dikatakan Aherson, target pendapatan tersebut seluruhnya adalah dari pajak kendaraan bermotor, dan belum final dibahas pihaknya dengan Pemprov Riau.
Sementara itu, anggota Banggar lainnya, Sugeng Pranoto mengatakan, rapat tersebut akan dilanjutkan pada Senin depan, karena bel mencapai kesepakatan soal pendapatan tersebut.
Dikatakannya, selain masalah target yang bel sesuai, pihaknya juga mendapati adanya pos anggaran pendapatan yang belum lengkap.
"Kita lanjutkan Senin depan, karen masih ada pos pendapatan yang belum lengkap, itemnya masih banyak kosong. Kita lihat juga ada beberapa kejanggalan," kata Sugeng kepada Tribun.
Baca: Atlet yang Tidak Meraih Medali di Popwil Bakal Tidak Tercatat di PPLP
Baca: Prodi Teknik Otomotif Umri Lakukan Pengabdian Masyarakat
Dikatakan politisi PDIP ini, beberapa pos anggaran tersebut, bahkan ada yang kosong dan tidak masuk akal.
Maka, pihaknya akan mengulang kembali pertemuan tersebut selanjutnya, dengan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Misalnya kolam renang milik Pemprov, itu kontribusinya dalam setahun hanya Rp 200 ribu. Ada juga yang kosong, misalnya kantin. Padahal kita lihat kantin digunakan, apa itu tidak ada pungut sewanya? Maka dari itu, Senin kita minta OPD terkait agar hadir juga, kita akan pertanyakan, mengapa banyak kosong, dan mengapa pendapatannya tak masuk akal. Sehingga dalam pertemuan selanjutnya kita harapkan pendapatan ideal bisa dicapai," tuturnya. (*)