Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunpekanbaru.com, Guruh Budi Wibowo
TRIBUNPEKANBARU.COM, SELATPANJANG - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti masih menunggu rapat koordinasi dari BKD Provinsi Riau terkait minimnya peserta CPNS yang lulus dalam tes CAT SKD beberpa waktu lalu.
Rapat yang diinisiasi oleh BKD Provinsi tersebut akan melibatkan seluruh BKD dari seluruh kabupaten dan kota se Riau.
"Pihak BKD Provinsi Riau kemarin menghubungi saya, mereka infokan akan menggelar rapat untuk mencari solusi terkait minimnya peserta yang lulus TKD kemarin," ujar Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD, Said Sholahuddin, Senin (5/11/2018).
Baca: HATI-HATI, Ibu di Dumai Ditangkap Polisi karena Memposting Hoaks tentang Penculikan Anak di Medsos
Said Sholahuddin mengatakan, permasalahan minimnya peserta yang lulus TKD bukan hanya terjadi di Meranti saja.
Hal itu juga terjadi di daerah lain di Riau, bahkan juga di Indonesia.
"Kita tetap minta peserta yang nilainya nyaris lulus passing grade diikutsertakan dalam tes lanjutan, SKB," ujar Said Sholahuddin.
Jika tidak begitu kata Said Sholahuddin, sudah dipastikan seratusan jabatan pada formasi di Meranti kosong.
"Jumlah jabatan dari 225 formasi yang lulus belum kami inventarisir. Tapi lebih dari seratus yang pasti kosong," ujarnya.
Baca: Presiden AFC Soroti Kinerja Timnas Indonesia di Piala AFC U19 2018
Sebab, dari 225 formasi yang dibuka, hanya 38 peserta yang lulus TKD.
Mereka yang lulus tersebut terdiri dari 20 tenaga teknis, 11 tenaga guru dan 7 tenaga kesehatan.
"Sementara, jumlah ideal yang sesuai formasi, tenaga teknis sebanyak 70, tenaga guru formasi umum 92, K2 1 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 62," ujarnya.
Ia juga mengatakan tak bisa memasukkan peserta yang tak lulus passing grade ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Baca: Peringatan Hari Pahlawan: 5 Film Bertema Pahlawan Ini Cocok Kamu Saksikan di Hari Pahlawan Nanti
Sebab, P3K tersebut direncanakan untuk pegawai honorer yang ada di Meranti.
"Aturannya P3K juga kan belum jelas, masih digodok di pusat," ujarnya. (*)