Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden Jokowi batal bertemu perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi KUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah kepastian pembatalan itu, Presiden bertemu dengan para relawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019) sore ini.
Pantauan Kompas.com, ada puluhan relawan yang hadir dari berbagai organisasi. Pertemuan berlangsung tertutup.
Ketua Golkar Jokowi, Rizal Mallarangeng mengatakan, dalam pertemuan itu para relawan memberikan dukungan dan menyampaikan simpati atas berbagai masalah yang saat ini terjadi.
"Apa yang terjadi pada masalah beliau di Papua, apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang terjadi dengan demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah soal UU KPK, RKUHP, itu kan menimbang-nimbang dari berbagai perspektif," kata Rizal.
Sekretaris Seknas Dedi Mawardi menyebut, dalam pertemuan itu Jokowi memaparkan tiga opsi untuk UU KPK hasil revisi yang saat ini ramai diprotes masyarakat.
Baca: Aliansi BEM Seluruh Indonesia Tolak Undangan Jokowi, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Presiden
Baca: Korem Sumbar Demonstrasikan Mesin Penjernih Air, Hasilnya Bisa Langsung Diminum
Tiga opsi itu mengemuka saat Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk praktisi dan pakar hukum, sehari sebelumnya.
Pertama adalah dengan melakukan legislative review, yakni DPR dan pemerintah segera melakukan revisi kembali terhadap UU KPK yang baru disahkan.
Kedua adalah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Ketiga, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK.
"Intinya kami mendukung apapun keputusan yang diambil Presiden," kata Dedi.
Hanya saja Dedi menyayangkan mahasiswa yang paling kencang berunjuk rasa menolak UU KPK justru enggan hadir di Istana hari ini. Padahal Presiden sudah mengundang.
"Kami juga menyayangkan kalau adik-adik kami mahasiswa yang diundang itu tidak hadir. Karena dengan tidak hadir kan tidak tahu apa yang sebetulnya diinginkan oleh Pak Jokowi. Kita imbau adik-adik mahasiswa untuk segera membuka dialog," kata dia.
Adapun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyatakan hanya bersedia bertemu dengan Presiden Jokowi jika pertemuan dilakukan terbuka alias bisa disaksikan langsung masyarakat luas melalui kanal televisi nasional.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2019).