Baca tanpa iklan
"Semua stakeholder di Riau di bawah kendali Pemerintah Provinsi Riau perlu duduk bersama secara periodik untuk membahas isu-isu perkebunan di Riau sehingga setiap masalah atau keluhan masyarakat bisa segera dicarikan solusinya. Intinya, agar perkebunan di Riau memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat," jelas Chaidir.
Berikutnya sorotan ketiga pergantian kepemimpinan daerah, dan isu pembangunan daerah.
Dalam rilis ICW, Riau berada pada peringkat ke-7 Provinsi terkorup di Indonesia.
"Reformasi birokrasi belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terindikasi dari selalu lambatnya pelaksanaan dan rendahnya penyerapan APBD/APBN. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan komunikasi pemerintahan, di samping managing staff, juga perlu meningkatkan performa komunikasi managing people," jelas Chaidir.
Berikutnya sorotan ke-empat Pemilu legislatif dan Pilpres 2019 serentak telah menimbulkan polarisasi bahkan fragmentasi di tengah masyarakat yang sedikit banyak mencederai rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, karena masyarakat pada umumnya belum siap dengan dinamika demokrasi liberal yang berkembang.
"Semua pemuka masyarakat diminta aktif menyejukkan suasana dengan meredam ujaran kebencian, fitnah dan sebagainya dengan saling mengingatkan antara satu sama yang lain. Semua pihak diminta untuk saling melupakan persaingan yang terjadi dalam Pileg dan Pilpres," jelas Chaidir.
Kemudian sorotan ke-lima pelantikan anggota baru DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2019-2024. Berbagai tanggapan muncul di masyarakat, menyangkut komitmen keberpihakan dan kompetensi anggota DPR-RI dapil Riau dan DPRD untuk memenuhi harapan masyarakat dan kedudukannya sebagai unsur pemerintahan daerah.
"Untuk itu, kami FKPMR, meminta agar anggota DPR-RI Dapil Riau dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara amanah serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah Riau secara optimal," jelas Chaidir.
FKPMR juga menyoroti alih kelola wilayah kerja migas blok Rokan, mereka berharap, alih kelola blok migas Rokan harus dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah untuk merebut peluang peningkatan dan akselerasi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.
Kemudian soal pilkada serentak 2020 pada sembilan Kabupaten dan Kota di Riau.
FKPMR secara terbuka mengajak semua pihak untuk memberi kesempatan kepada putra Melayu Riau memimpin daerahnya.
"Putra Melayu Riau yang didukung, tentulah memiliki kompetensi yang bagus, berakhlak mulia dan memiliki komitmen/keberpihakan yang
jelas untuk membangun daerah dan masyarakatnya," jelas Chaidir.
Kemudian poin ke-delapan penyakit masyarakat dan narkoba, maraknya penyakit masyarakat seperti pencurian dan perampokan/begal,
perjudian, miras, prostitusi, pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) dan LGBTI di tengah masyarakat semakin meresahkan dan mengkhawatirkan.
"Kami FKPMR meminta Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum untuk menindak secara tegas terhadap segala bentuk praktik maksiat dan/atau penyakit masyarakat, pencurian dan perampokan dengan kekerasan, perdagangan dan/atau peredaran narkoba," jelas Chaidir.
FKPMR juga meminta kepada para pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai dan seluruh lapisan masyarakat agar secara proaktif mendukung langkah - langkah pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum.