Soroti Sistem Belajar Jarak Jauh,Ketua DPRD Riau Pertanyakan Nasib Siswa di 121 Desa Tertinggal

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pada perayaan hari jadi ke-63 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2020), kalangan legislatif di DPRD Riau juga menyoroti soal dampak pandemi Covid-19 di Riau terhadap dunia pendidikan.

Sejak ada pandemi Covid-19 ini belajar tatap muka di kelas terpaksa ditiadakan dan diganti dengan belajar jarak jauh.

Namun terbaru, kebijakan tatap muka di sekolah dibolehkan digelar di wilayah-wilayah yang termasuk zona kuning.

Meski hal tersebut dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, namun bejalar jarak jauh dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas pendidikan anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa di Riau.

• Bupati Kuansing Riau Setuju Penerapan Sekolah Tatap Muka Saat Pandemi Covid-19

• BREAKING NEWS Sekolah di Kuansing Siap Terapkan Sistem Belajar Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19

• BERSIAP Kencangkan Ikat Pinggang, Gubri Syamsuar Sebut Pertumbuhan Ekonomi di Riau Minus 3,2 Persen

"Belajar jarak jauh masih menuai polemik, karena tidak semua anak di semua daerah di Riau mampu menguasai teknologi dengan baik.”

“Begitu juga soal keterbatasan sarana dan pra sarana teknologi pendukung dan biaya untuk pembelajaran jarak jauh," ujar Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet.

Pembelajaran jarak jauh bisa saja dilaksanakan di daerah atau di kota-kota dengan sarana teknologi yang baik.

Namun bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berada di desa-desa tertinggal. Mereka mengalami kendala karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung teknologi.

Sebab di Riau masih ada 121 desa yang sangat tertinggal dan 661 desa tertinggal dari total 1.940 desa yang ada di provinsi Riau.

"Meskipun sudah memberikan alternatif dan solusi terhadap penilaian di sekolah.”

“ Namun pendidikan tidak hanya bicara soal nilai diatas kertas saja, tapi pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan pelatihan dan penelitian juga memengaruhi proses pembelajaran jarak jauh.”

“ Jadi kami menilai bejalar jarak jauh ini kurang efektif, apalagi untuk anak-anak sekolah dasar dan anak berkebutuhan khusus maupun yang berada di daerah tertinggal," kata Eet.

Padahal, kata Eet seluruh anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Termasuk untuk anak-anak yang berada di daerah tertinggal dan anak-anak berkebutuhan khusus.

"Kita harus sejalan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan setiap warga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu," ujarnya.

Pengaruh langsung Pandemi Covid-19 terhadap pembangunan di Riau juga patut diwaspadai.