TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Riau mengalami defisit anggaran APBD 2024 yang mencapai lebih dari Rp 2 triliun lebih.

Bahkan APBD Riau 2025 masih akan dibayang-bayangi defisit.

Gubernur Riau (Gubri) Riau Abdul Wahid pun memutar otak untuk menyelamatkan situasi ini.

Jika tidak, Provinsi Riau terancam kebangkrutan.

Hal itu disampaikan oleh Gubri Wahid dalam rapat pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD di Balai Serindit Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (12/3/2025).

Langkah yang mau tak mau dilakukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terpaksa melakukan sejumlah efisiensi.

Termasuk memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Riau.

Selain TPP, sejumlah anggaran lain juga akan dipangkas, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

“Kita harus rasional. Kalau situasi keuangan normal, tentu tidak masalah. Tapi kalau terus seperti ini, Riau bisa bangkrut. Saya tidak mau daerah ini gagal,” tegasnya.

Dengan kondisi defisit saat ini, kebijakan pemangkasan dianggap sebagai solusi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. 

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penghematan agar keuangan daerah tetap stabil. 

Tunda Bayar Capai 2,2 Triliun

Masa kepemimpinan Abdul Wahid yang baru seumur jagung sudah menanggung beban keuangan daerah.

Bahkan ia menyebut persoalan tunda bayar yang mencapai Rp 2,2 triliun merupakan sejarah baru bagi Provinsi Riau.

Sebab jumlanya jauh melonjak dari tahun-tahun lalu. 

Tunda bayar biasanya hanya berkisar Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar.

Ia mengakui dibuat pusing tujuh keliling oleh masalah tersebut.

"Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan tunda bayar Rp 2,2 triliun. Biasanya 200 miliar, 250 miliar. Belum pernah sejarah Provinsi Riau yang membuat saya pusing tujuh keliling. Dimana mau dicari duitnya," ujarnya dalam rapat pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, Rabu (12/3/2025).

Diketahui kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau saat ini mengalami defisit sebesar Rp 1,5 triliun serta tunda bayar kegiatan yang mencapai lebih dari Rp 2,2 triliun.

Ia menilai bahwa masalah ini terjadi karena tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan sesuai aturan.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)