Video sindiran pedas tersebut lantas diunggah ulang Bobby Nasution di akun Instagramnya, Kamis (13/6/2025).

Lewat unggahan tersebut, tampaknya membuat Bobby sakit hati karena telah menyerang personal, Bobby lantas bertanya kepada warganet agar sebaiknya pemilik akun tersebut harus diperlakukan seperti apa.

"Cocoknya Dibuat Kayak Mana Ini Weee?," kata Bobby dalam caption unggahannya.

Postingan yang disukai 10 ribu kali itu mendapat beragam respon dari warganet.

Beberapa diantaranya mendukung ucapan dari pembuat video tersebut namun ada pula yang menilai terlalu berlebihan dan menyerang personal Bobby Nasution. 

"Optimalkan instrument untuk cari ni orang Pak Gub @bobbynst ... Saya tak tertarik politik.... Tapi ini sudah menyerang personal... Harus dikasi jera," tulis akun @and***lub**is

"Rakyat Aceh pasti kecewa dengan lepasnya 4 Pulau tersebut. Namun kita tidak setuju dengan cara-cara seperti ini menyampaikan pendapat di Media Sosial," tulis akun a***vir**.

Gubernur Sumut Minta Jangan ‘Panas-panasin’ soal 4 Pulau: Nanti Warga Anti Liat Plat BK dan BL

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta kepada sejumlah pihak agar polemik terkait empat pulau yang tengah dipersoalkan tidak menjadi pemicu ketegangan antarwarga Sumatera Utara dan Aceh. 

Ia meminta agar isu ini tidak "dipanas-panasi" sehingga memunculkan gesekan sosial di tengah masyarakat.

Dalam pernyataannya, Bobby menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kondusivitas di kedua provinsi yang selama ini telah hidup berdampingan secara damai.

"Kami kepala daerah ingin menjalin keharmonisan. Ingat, banyak warga Aceh di Sumut, banyak warga Sumut di Aceh,”

“Kalau dipanas-panasin, jangan sampai warga Sumut anti melihat nomor (kendaraan bermotor) plat BL (Aceh), dan orang Aceh anti lihat plat (motor Medan) BK. Itu yang kita nggak mau," katanya Bobby kepada wartawan, Selasa (10/6/2025), dilansir dari Kompas.com

Bobby mengaku, sebagai Gubernur dirinya tidak memiliki wewenang dalam memutuskan polemik 4 pulau tersebut.

Menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini mengaku, seluruh keputusan terkait 4 pulau tersebut merupakan bagian dan wewenang pemerintah pusat.