Dalam surat itu, perusahaan meminta masyarakat mengosongkan lahan yang mereka klaim sebagai bagian dari konsesi.

Jika tidak, lahan tersebut akan dibabat dan ditanami akasia, bagian dari program hutan tanaman industri.

Lahan itu selama ini jadi sumber hidup warga. Seorang warga dominan mempunyai 2-5 hektar luasnya.

“Tanah kami dua hektare, kecil, tapi itu satu-satunya harapan buat keluarga,” ujar As. 

Banyak warga lain memiliki nasib serupa, bertahun-tahun menanam sawit di atas tanah yang mereka anggap sah.

Beberapa bahkan mengantongi surat garapan dari kepala kampung, atau mewarisi lahan dari orang tua.

Namun PT SSL mengklaim konsesi mereka di Tumang mencakup 19.000 hektare, angka yang persis sama dengan luas keseluruhan kampung.

Bagi warga, ini berarti semuanya bisa diklaim perusahaan, rumah, ladang, fasilitas umum, bahkan tanah kuburan.

“Kami merasa digusur, pelan-pelan, dengan surat, tanpa dialog, tanpa mediasi,” katanya. 

Meski kerusuhan meluas, sebagian warga mengaku tak pernah berniat menyakiti karyawan atau melakukan kekerasan.

“Kami hanya ingin memberi sinyal bahwa ini bukan tanah kosong. Kami hidup di sini,” ujar As.

Namun dalam situasi tanpa komando, tindakan jadi liar. Api menjalar ke gudang, ke rumah mess, ke kendaraan dinas.

Ledakan gas elpiji terdengar dari dapur-dapur kosong. Plafon ambruk. Kertas dokumen terbang di antara abu.

“Bukan berarti warga menolak perusahaan, Kami hanya ingin tanah tempat kami hidup tidak diambil sepihak,” katanya. 

Kampung Tumang adalah kampung di ujung kecamatan Siak, tak ada sinyal telepon, tak ada jaringan internet.

Akses jalan satu-satunya adalah jalur tanah berlubang yang bisa membuat mobil ambulans pun menyerah.

Ketika surat perusahaan datang, warga tidak punya banyak cara untuk membela diri.

Tak ada media yang datang. Tak ada pejabat yang turun. Suara mereka seolah hilang di semak akasia yang ditanam perusahaan.

Tak ada pengeras suara atau orator kala massa bergerak. Aksi massa muncul nyaris spontan. Mereka bergerak, dan api bicara.

Kepolisian tengah menyelidiki peristiwa tersebut. Aparat datang terlambat, tertahan medan jalan dan informasi yang terputus.

Hingga kini, suasana di kampung masih dijaga ketat.

Beberapa tokoh masyarakat mencoba mendinginkan situasi, sembari menunggu ada pihak berwenang yang turun tangan langsung.

Kasus Tumang menambah daftar panjang konflik agraria di Riau, tempat di mana izin konsesi kerap tumpang tindih dengan lahan garapan masyarakat.

Konflik antara warga lokal dan perusahaan bukan hal baru, namun selalu menemukan bentuk baru yang lebih rumit.

Di banyak tempat, konflik lahan biasanya berakhir di atas meja, dengan peta, dokumen legal, atau mediasi pemerintah. Tapi di Tumang, meja itu terlalu jauh.

Terlalu sunyi. Maka yang tersisa hanya bara dan harapan.

Kerusuhan itu langsung mendapat respons dari Bupati Siak, Afni Z.

Bupati Afni tidak datang hanya untuk meninjau dari jauh kerusuhan ini.

Ia turun langsung ke tengah kerumunan warga.

Dengan mengenakan sepatu lapangan, ia berjalan menyusuri puing serta tanah yang menghitam.

Di belakangnya tampak Komandan Kodim 0322/Siak Letkol Arh Riyanto Budi Nugraha, Kapolres Siak AKBP Eka Ariandi Putra, Camat Siak Arie Darmawan, serta Kabag Pertanahan Setdakab Siak, Zaki Kadri.

Namun, Afni memilih berada paling depan, mengambil inisiatif.

“Dapat informasi seperti ini, saya langsung hadir di tengah bapak ibu. Ini bukti bahwa kami ada bersama rakyat,” katanya, disambut sorak semangat warga.

Di tengah panasnya situasi dan asap yang belum juga hilang, Bupati Afni mencoba menenangkan suasana.

Ia mengajak warga untuk mempercayakan kelanjutan perjuangan kepada pemerintah.

“Pesan perlawanan yang bapak ibu sampaikan sudah cukup. Biar kami yang teruskan perjuangan ini. Tapi tolong, tidak perlu sampai bakar-bakar begini,” ujarnya dengan nada kecewa.

Afni mengingatkan bahwa perjuangan warga atas hak tanah bukanlah hal baru dan merupakan bagian dari prioritas pemerintah daerah.

Ia menekankan pentingnya menghargai sejarah dan eksistensi kampung-kampung lama seperti Tumang.

“Ini kampung lama. Tolong juga perusahaan hargai histori kampung-kampung seperti ini,” kata Afni.
 
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah akan memanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan konflik ini secara langsung.

Afni menekankan bahwa dalam pertemuan nanti, harus hadir perwakilan yang memiliki wewenang membuat keputusan.

“Kita bicarakan secara government to business. Tapi kalau yang datang bukan pengambil keputusan, mohon maaf, saya yang akan usir sendiri,” ucapnya tegas.

Untuk sementara waktu, Afni meminta agar semua aktivitas perusahaan dihentikan hingga kondisi benar-benar kondusif.

Di tengah puing-puing kerusuhan dan langit yang masih kelabu, Bupati Afni Z berdiri di hadapan warganya. 

Di belakangnya, jajaran pejabat TNI dan Polri tampak bersiaga, sementara bau hangus masih terasa kuat di udara.

Warga Tumang mengelilingi para pemimpin daerah, sebagian dengan wajah penuh emosi dan lelah oleh ketidakpastian.

(Tribunpekanabru.com/Rizky Armanda/Mayonal Putra)