TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Sebanyak 24 anggota DPRD Kabupaten Siak menjadi perbincangan publik.

Diam-diam, para wakil rakyat itu melakukan studi tiru ke Kabupaten Badung, Bali, dengan agenda resmi bertajuk “Pengelolaan Pariwisata dan Persampahan untuk Peningkatan PAD Kabupaten Siak”. 

Namun, di balik kunjungan bernuansa wisata tersebut, banyak warga mempertanyakan urgensi dan empati mereka terhadap kondisi daerah yang sedang menghadapi berbagai persoalan krusial.

Seperti masih tertunggaknya gaji honorer dan BHL, ketidakmampuan Pemkab Siak membayar pengadaan barang dan jasa pasa proyek 2024 lalu dan lain-lain. 

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan tidak bergeming saat dikonfirmasi kegiatan ini.

Setelah publik Siak heboh barulah Sekretaris DPRD Siak Setya Hendro Wardhana mengirimkan keterangan tertulis atas kegiatan di Bali. 

Hendro mengatakan kegiatan berlangsung di Taman Wisata Sangeh, Kabupaten Badung.

Baca juga: Di Tengah Jeritan Defisit dan Efisiensi, DPRD Siak Diam-diam Kunker ke Bali

Ia menyebut kegiatan itu bertujuan mempelajari sistem pengelolaan destinasi wisata dan pengelolaan sampah yang berbasis teknologi dan partisipatif. 

Ia  berdalih, studi tiru ini akan membantu Kabupaten Siak mengembangkan potensi objek wisata seperti Danau Naga Sakti, Danau Zamrud, dan Tahura Arwinas agar mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, di tanah sendiri, kenyataan berbicara lain.

Sampah rumah tangga berserakan di tepi jalan utama.

Honor tenaga kebersihan dan pegawai non-ASN masih tertunggak.

Bahkan taman-taman kota dibiarkan kumuh tanpa perhatian.

Di tengah kondisi ini, publik dibuat geram oleh keberangkatan rombongan DPRD ke Bali, yang dinilai lebih mirip plesiran ketimbang studi kerja.

“Saya rasa ini bukan waktunya jalan-jalan ke Bali. Gaji honorer belum cair, sampah menumpuk. Lalu mereka ke sana dengan alasan belajar pengelolaan pariwisata dan sampah? Rakyat butuh solusi nyata, bukan retorika,” ucap Yuli, warga Siak yang juga seorang penggiat lingkungan.