Data dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) yang berkolaborasi dengan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa menunjukkan, kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia masih memprihatinkan.

Survei yang dilakukan pada awal Mei 2024 terhadap 403 responden di 25 provinsi menemukan bahwa 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, dan 13 persen lainnya bahkan hanya memperoleh di bawah Rp 500.000 per bulan.

Jika dilihat lebih rinci, total 74 persen guru honorer atau kontrak masih berpenghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, dengan 20,5 persen di antaranya digaji tidak lebih dari Rp 500.000.

Bila menggunakan perbandingan sederhana, anggaran untuk tunjangan rumah anggota DPR RI setara dengan gaji guru honorer sebanyak 266.800 orang dengan bayaran Rp 500.000 per bulan.

Sementara, jika menggunakan asumsi gaji guru honorer Rp 2 juta per bulan, jumlah alokasi APBN untuk menggaji anggota DPR per bulannya itu setara dengan penghasilan 66.700 guru honorer.

Ironisnya, meski menerima gaji rendah, guru honorer sering kali baru menerima pembayaran setelah pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang bisa tertunda hingga tiga bulan sekali.

Padahal, tanggung jawab mereka tidak ringan, mulai dari mengajar di kelas, mengurus administrasi, hingga melatih kegiatan ekstrakurikuler siswa.

(TRIBUNPEKANBARU.COM)