Ikut Demo Protes DPR, Ini Daftar 11 Artis yang Bikin Heboh, Ada Lucinta Luna hingga Lisa Mariana

"Hampir kena gas air mata guys," sambungnya.

Tak cuma hadir, Lisa juga memberikan bantuan makanan untuk pendemo.

Lisa memborong bakpao jualan warga dan membagi-bagikannya untuk peserta aksi.

7. Young Lex

Artis ketujuh yang ikut turun ke jalan untuk berdemo adalah Young Lex.

Dalam aksinya itu, Young Lex membawa beberapa bantuan logistik untuk peserta aksi.

Rapper kenamaan itu juga membawa bantuan medis untuk pendemo.

8. Reza Arap

Selanjutnya artis yang ikut demo adalah Reza Arap.

Bersama geng A4A Clan, Reza Arap turun ke jalan dan bertemu dengan pendemo.

Selama aksinya itu depan Gedung DPR RI, Reza mengingatkan pendemo agar saling menjaga satu sama lain dan tidak mudah tersulut provokasi.

9. Ge Pamungkas

Artis kesembilan yang turun ke jalan adalah Ge Pamungkas.

Aktor sekaligus komika itu sempat berorasi di depan pendemo depan Gedung DPR RI pada Senin (2/9/2025).

10. Shindy Samuel

Berikutnya artis Shindy Samuel juga ikut berdemo menyuarakan isi hati rakyat.

Namun kehadiran Shindy di aksi demonya itu adalah untuk memberikan bantuan logistik kepada pendemo.

11. Abidzar Ghifari

Selanjutnya, artis yang tak ragu turun ke jalan untuk berdemo adalah Abidzar.

Tak seperti artis lainnya, Abidzar ikut berdemo di Jogja saat tengah syuting di wilayah tersebut.

Baca juga: Kata Pengamat Soal Isu Sri Mulyani Mundur, Bisa Berpotensi Mengguncang Pasar Keuangan

Tuntutan 17+8 

Tuntutan 17+8 yang kini terus didengungkan oleh publik termasuk para influencer.

Ini adalah tuntutan yang mengarah pada perbaikan negara dan tentu saja perbaikan kehidupan masyarakat.

Tuntutan 17+8 ini muncul setelah gelombang protes yang dilakukan rakyat terkait dengan kinerja anggota DPR RI.

Kemudian banyak yang mengharapkan jika tuntutan 17+8 ini akan bisa dijalankan dengan baik dan sesuai harapan

Dalam tuntutan ini banyak hal yang berkaitan dengan DPR RI. Ini adalah sebuah perubahan yang snagat mendasar.

Nah, seperti apa isi tuntutan 17+8 tersebut? berikut ini isinya

Isi 17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)

Daftar awal berisi 17 poin tuntutan yang diminta segera dipenuhi pemerintah dan DPR.

Beberapa di antaranya menyoroti isu hak asasi manusia, transparansi DPR, dan perlindungan buruh.

Berikut isi 17 tuntutan rakyat yang di-deadline-kan 5 September 2025:

Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya dalam aksi 28–30 Agustus.

Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.

Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.

Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.

Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.

Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

- Tambahan 8 Agenda Reformasi (Deadline 31 Agustus 2026)

Selain tuntutan mendesak, ada 8 agenda jangka panjang yang dirancang sebagai langkah reformasi sistemik:

Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.

Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.

Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.

Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

(Tribunpekanbaru.com/TribunnewsBogor.com)