Akui Nadiem Bersih, tapi Mahfud MD Bongkar Kesalahan Fatal Pendiri Gojek Itu dalam Pengadaan Laptop

TRIBUNPEKANBARU.COM - Di tengah badai skandal korupsi yang menerpa Nadiem Makarim, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pandangannya.

Dalam sebuah podcast "Terus Terang" yang tayang pada Senin (8/9/2025), Mahfud menegaskan bahwa Nadiem adalah sosok yang berintegritas tinggi dan bersih dari praktik korupsi.

Namun, Mahfud memiliki pandangan lain tentang penempatan Nadiem di kursi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).

Menurut Mahfud, penempatan Nadiem kurang tepat karena latar belakangnya yang tidak berasal dari dunia pendidikan.

Pandangan ini seolah menjadi sebuah kritik halus, bahwa meskipun memiliki niat baik dan integritas, Nadiem tidak cocok untuk mengemban tugas tersebut. 

"Dia bersih (korupsi) itu iya, tapi birokrasi ndak paham dia," ujar Mahfud MD.

Mahfud juga menyoroti minimnya kunjungan Nadiem ke perguruan tinggi untuk menyosialisasikan program pemerintah selama menjabat sebagai menteri. Ia menilai hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap birokrasi pemerintahan.

Dalam perbincangan tersebut, Mahfud turut membahas kasus Chromebook yang menyeret nama Nadiem. Ia menyebut bahwa meskipun Nadiem dikenal bersih, tetap ada kekeliruan dalam kebijakan yang diambil.

"Tetapi dalam kasus ini, sekarang jadi tersangka itu memang sebersih apapun tetap keliru," jelas Mahfud.

Baca juga: KPK Sita 2 Rumah Mewah Senilai Rp 6,5 Miliar, Diduga Kuat Hasil Jual Beli Kuota Haji

Baca juga: Terkuak Motif Pembunuhan Sahroni Sekeluarga, Gegara Uang Ratusan Ribu Korban Dihabisi Pakai Besi

Mahfud mengungkapkan bahwa sebelum dilantik sebagai menteri, Nadiem sudah membahas kerja sama dengan Google terkait Chromebook dalam sebuah grup WhatsApp. Bahkan, sapaan 'Mas Menteri' sudah digunakan dalam grup tersebut sebelum Nadiem resmi menjabat.

Ia juga mempertanyakan kebijakan Chromebook yang sebelumnya ditolak oleh Menteri Muhadjir dan telah dihentikan di Malaysia pada 2019 karena dianggap tidak bermanfaat.

"Berarti sudah ada bayangan ke situ. Padahal Chromebook itu ketika diajukan ke Menteri sebelumnya, Pak Muhadjir tidak direspons artinya ditolak. Kenapa? Karena Chromebook itu sudah dipakai di Malaysia 2013 dan justru diberhentikan tahun 2019 karena dianggap tidak bermanfaat, malah di kita diteruskan," ujar Mahfud.

Mahfud menilai bahwa indikasi Means Rea atau niat melakukan kesalahan pidana bisa terlihat dari pembahasan di grup WhatsApp tersebut. 

"Itu yang menyebabkan bagi Kejaksaan Agung, itu Means Rea. Ditolak oleh Menteri, dihentikan di Malaysia, lalu sudah ada Grup WA yang membicarakan bahwa kita harus bekerja sama dengan Google," jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Mahfud mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan kasus ini, mengingat pentingnya dunia pendidikan bagi masa depan bangsa. "Mari kita lihat perkembangannya, karena ini Menteri Pendidikan ya. Banyak orang bertaruh nyawa demi pendidikan," tutup Mahfud MD.