Kepsek SMPN 1 Prabumulih Batal Dipecat, Ajudan Prabowo Turun Tangan, Walikota Langsung Minta Maaf

 “Mutasi itu soal biasa, bukan hal yang istimewa. Itu merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan pelayanan publik. Hal itu juga akan terjadi di sekolah lainnya,” kata Darmadi.

Menurut Darmadi, Roni akan ditempatkan sementara sebagai guru di salah satu SMP negeri lain di Prabumulih sambil menunggu surat keputusan resmi. 

“Sementara sebagai guru biasa dan masih menunggu SK terbit kemungkinan ke SMPN 13,” ujarnya.

Kritik dari Pengamat Pendidikan 

Meski begitu, langkah mutasi ini tetap menuai kritik. Pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Suherman, menilai seorang kepala sekolah seharusnya didukung ketika menegur siswa yang melanggar aturan. 

“Seharusnya ini tepat dan didukung semua pihak. Apalagi orang tuanya sebagai pejabat Prabumulih. Jika memang pencopotan tersebut karena teguran yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka ini harus ditindak,” tegas Suherman. 

Ia menambahkan, aturan lalu lintas jelas melarang anak SMP mengendarai kendaraan bermotor. Oleh karena itu, aparat kepolisian juga diminta tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Sesuai juknis, anak SMP di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan. Kita tahu kepolisian khususnya Polres Prabumulih harus bertindak dan tidak pilih-pilih yang bersangkutan anak pejabat,” tambahnya. 

Publik Diminta Mengawasi Kasus ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait alasan sebenarnya di balik pencopotan kepala sekolah.

Suherman menilai penting bagi publik untuk ikut mengawasi agar tidak ada kejanggalan dalam keputusan mutasi tersebut.

“Terkait masalah penyegaran mutasi atau pencopotan, publik bisa melihat apakah ada kejanggalan dan kenapa baru sekarang dimutasi,” ujar Suherman.

Kasus ini jadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa keputusan yang diambil oleh seorang pejabat tentu saja ada konsekuensinya.

Jangan sampai keputusan yang diambil malah merugikan orang lain. Karena sorot publik akan langsung tertuju. (*)

Sumber : Tribun Sumsel