Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Berita Viral

Dilaporkan Wakilnya ke KPK, Bupati Jember Muhammad Fawait Hanya Cengengesan

Bupati Jember , Muhammad Fawait hanya cengengesan ketika dirinya dilaporkan ke KPK oleh wakilnya sendiri

Editor: Budi Rahmat
Surya
DILAPORKAN KE KPK - Bupati Jember dilaporkan ke KPK oleh wakilnya sendiri 

Gus Fawait secara terang-terangan mengaku tak ingin menggunakan mobil dinas dan memilih menggunakan mobil pribadi.

"Saya memutuskan memakai Avanza Veloz sebagai bentuk kesederhanaan," tuturnya dikutip dari Surya.co.id.

"Ini sebagai simbol bahwa Gus Fawait adalah bupati yang lahir dari seorang aktivis, dari desa, dibilang wong ndeso tidak apa-apa," lanjutnya.

Untuk itu, Gus Fawait mempertanyakan jika ada pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang menggunakan mobil lebih mewah dari bupati.

“Habis ini, masak iya, Sekda dan jajaran dinas mau pakai mobil lebih bagus dari saya. Kalau ada lebih bagus, godain dong,” tutur dia.

“Masak bupatinya Veloz, bawahannya terus yang lebih bagus, janganlah,” terang dia.

Diadukan ke KPK oleh Wakilnya Sendiri
Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, membuat pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa diabaikan dan tidak dilibatkan oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam pengambilan kebijakan.

Ada enam poin utama mengapa Djoko Susanto melayangkan aduan pada KPK yakni:

1. Inkonsistensi kebijakan terkait pembentukan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) yang dianggap tidak berdasar hukum.

2. Tidak berjalannya meritokrasi kepegawaian yang berpotensi menurunkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Lemahnya independensi dan profesionalitas inspektorat.

4. Pengelolaan APBD yang tidak transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Tidak adanya pedoman pelaksanaan teknis, pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan lelang.

5. Lemahnya sistem tata kelola aset daerah. Ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang-orang di luar haknya menggunakan kendaraan Pemkab. 

6. Tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokoler Wakil Bupati.

Djoko Susanto juga mengirimkan surat aduan serupa kepada Kementerian dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur.

Ini patut jadi perhatian publik. Karena pejabat harus menjadi sosok contoh. Segala kebijakan yang dikeluarkan harus kompak dan tegas.

Jikalah ada hal yang justru jadi perpecahan, sebaiknya diselesaikan dengan bijak. (*)

Sumber : Tribunnews

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved