KPK Ditantang soal Proyek Whoosh: Mahfud MD Enggan Melaporkan tapi Siap untuk Bersaksi

Mahfud juga bilang, beban utang Whoosh membengkak karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen, ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun cost).

Menurut Mahfud, kalau melihat periode waktunya atau tenornya, pembayaran utang itu bisa berlangsung sampai 70 atau 80 tahun ke depan.

Reaksi KPK

Setelah podcast Terus Terang itu, pihak KPK sudah menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dugaan mark-up di pengadaan proyek kereta cepat yang notabene dibangga-banggakan oleh Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum menerima informasi resmi dari internal maupun eksternal.

Namun, ia berharap Mahfud MD memberikan data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.

“Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

“Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” lanjutnya.

Setyo meyakini Mahfud MD memiliki data tersebut, tetapi dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah akan menyerahkannya kepada KPK atau tidak.

“Saya yakin beliau mungkin punya, tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” ujarnya.

Setyo juga memaparkan kemungkinan KPK bertindak proaktif dalam mengusut kasus ini.

Menurutnya, informasi itu akan ditelaah terlebih dahulu di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” kata Setyo.

Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengimbau masyarakat yang memiliki data dan informasi awal mengenai dugaan mark-up dalam proyek Whoosh agar segera menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang tersedia agar dapat ditindaklanjuti.

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).