Alasan Cak Imin Belum Beri Bantuan Hukum ke Gubernur Riau Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK

Ringkasan Berita:

• Cak Imin belum beri bantuan hukum ke Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring OTT
• PKB akan melihat perkembangan terlebih dahulu dari KPK
• KPK belum memberikan informasi lebih lengkap terkait kegiatan OTT di Riau.

TRIBUNPEKANBARU.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi soal kadernya yang terjaring OTT KPK di Riau.

Adapun kader yang dimaksud adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. 

Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengatakan pihaknya bakal mengikuti perkembangan kasus yang disampaikan oleh KPK.

"Ya kita tunggu aja apa yang KPK putuskan kita ikuti," kata pria yang karib disapa Cak Imin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Cak Imin mengaku belum memberikan instruksi apapun kepada kader-kader yang lain. 

Lebih lanjut, Imin menyampaikan, pihaknya akan melihat perkembangan terlebih dahulu, sebelum memutuskan memberikan bantuan atau langkah lain yang diperlukan.

"Kita lihat kita tunggu perkembangan," tandas Cak Imin.

Ia pun enggan menanggapi lebih jauh apakah PKB akan memberikan bantuan hukum.

Cak Imin menyebut, sejauh ini belum ada permintaan dari Abdul Wahid.

"Belum ada permintaan," bebernya.

Baca juga: Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri ke KPK, Jadi Target OTT Namun Sempat Lolos

Diketahui hingga saat ini, KPK belum memberikan informasi lebih lengkap terkait kegiatan OTT di Riau.

KPK hanya menyebut bahwa ada 10 orang yang terjaring OTT kemarin.

Respon Ketua DPR RI

Sementara itu, Puan Maharani ikut buka suara mengenai Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring OTT KPK.

Puan Maharani mengatakan, DPR menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. 

Ia berharap, peristiwa serupa tak terjadi lagi pada kepala daerah lainnya. 

"Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya, dan ya harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Puan meminta seluruh kepala daerah agar lebih mawas diri dalam menjalankan tugasnya. 

"Jadi, seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun, untuk lebih bisa mawas diri," ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Diperiksa di Gedung KPK

Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa (4/11/2025), usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025). 

Mereka tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.35 WIB, Selasa (4/11/2025).

Ada 3 orang yang datang lebih dulu.

Abdul Wahid terlihat membawa tas jinjing dengan kaus putih. 

Dia tiba sambil menutup wajahnya menggunakan masker putih.

Baca juga: Ikut Terjaring OTT KPK, Orang Kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di Gedung Merah Putih

Budi mengatakan, ada 9 orang yang dibawa ke Jakarta hari ini yang dibagi menjadi dua kloter, yaitu pagi dan siang.

"Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tenaga Ahli Gubernur Riau ke KPK

Dani M Nursalam (DMN), Tenaga Ahli Gubernur Riau dilaporkan menyerahkan diri ke KPK.

Ia tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025) malam.

Kini Dani tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Dani sebelumnya diduga lolos dari operasi tangkap tangan (OTT).

Informasi menyebutkan bahwa Dani M Nursalam termasuk dalam radar dan menjadi target dalam OTT KPK. 

Namun, keberadaan Dani tidak diketahui ketika tim penindakan KPK ingin menangkapnya dalam operasi senyap tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui alasan pasti Dani M Nursalam memilih menyerahkan diri ke KPK.

Kedatangan Dani Nursalam di markas komisi antirasuah itu luput dari perhatian wartawan. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dani M Nursalam tiba di Gedung KPK sebelum kedatangan Tata Maulana (TM), orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW).

Tata Maulana, yang turut diamankan dalam OTT, tiba sekitar pukul 18.56 WIB dan menjadi orang kesembilan yang digiring ke KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Dani M Nursalam telah berada di Gedung Merah Putih. 

Menurut Budi, total ada 10 orang yang kini diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Riau.

"Selain mengamankan sembilan orang yang sudah tiba di Gedung Merah Putih, DMN, selaku Tenaga Ahli Gubernur, juga sudah tiba di Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan," kata Budi kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

"Sehingga total pihak yang masih dilakukan pemeriksaan hingga saat ini total 10 orang," tambahnya.

OTT ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. 

KPK turut menyita barang bukti uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan poundsterling yang nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum kesepuluh orang yang diperiksa, termasuk Gubernur Abdul Wahid dan Dani M Nursalam.

( Tribunpekanbaru.com / kompas )