Antara TPP Pejabat dan Derita Rakyat

Antara TPP Pejabat dan Derita Rakyat
Oleh: Erwin Ardian
Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru

STRUKTUR Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2025 kembali menuai sorotan.

Dari total Rp 9,28 triliun, lebih dari Rp 2,8 triliun atau 26,3 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. 

Ironisnya, lebih dari Rp 1 triliun di antaranya digunakan khusus untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Angka ini bukan saja besar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar: seberapa berpihakkah anggaran daerah pada rakyat?

TPP sejatinya dirancang sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, ketika nilainya mencapai puluhan juta rupiah per bulan bagi pejabat eselon tinggi, publik wajar merasa kecewa.

Sebab, di sisi lain, masyarakat kecil sedang berjibaku menghadapi harga pangan yang mahal, biaya pendidikan yang tinggi, dan akses kesehatan yang terbatas.

Dari perspektif kebijakan publik, proporsi belanja pegawai yang menelan sepertiga APBD jelas terlalu besar.

Apalagi, alokasi untuk belanja modal — yang seharusnya menjadi motor pembangunan infrastruktur — justru menurun signifikan.

Pada 2025, belanja modal hanya Rp1,22 triliun atau 16,2 persen, jauh dari ketentuan mandatory spending yang mendorong porsi hingga 40 persen.

Kesenjangan antara kebutuhan rakyat dan kenyamanan pejabat semakin terasa. Infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten banyak yang rusak, biaya logistik tinggi, distribusi hasil pertanian dan perkebunan terhambat.

Kondisi ini membuat daya saing Riau terus merosot, sementara pejabat daerah justru menikmati tambahan penghasilan fantastis.

Kritik tajam dari kalangan akademisi menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga moralitas anggaran.

Pemerintah seolah lupa bahwa APBD adalah instrumen publik, bukan alat memperkaya birokrasi.

Solidaritas sosial pemerintah kepada rakyat yang sedang berjuang seharusnya tercermin dari keputusan anggaran, bukan hanya jargon efisiensi.

Gubernur Riau Abdul Wahid sudah menyatakan akan mengevaluasi struktur TPP. Namun, publik menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji.

Pemangkasan TPP pejabat eselon tinggi adalah langkah paling masuk akal untuk menunjukkan keberpihakan.

Penghematan dari sana bisa dialihkan untuk belanja produktif yang langsung dirasakan masyarakat.

Sektor prioritas yang perlu diperkuat adalah infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, dan air bersih.

Tanpa perbaikan ini, mobilitas barang dan jasa tetap mahal, petani semakin merugi, dan wilayah pedesaan kian tertinggal.

Pemerintah daerah harus berani menggeser fokus anggaran dari konsumtif ke produktif, dari belanja pegawai ke pembangunan nyata.

Selain itu, bantuan sosial juga tidak boleh diabaikan. Fakta bahwa tingkat kemiskinan di Riau masih cukup tinggi adalah kenyataan pahit.

Dengan APBD Rp9 triliun, pemerintah seharusnya mampu menghadirkan program perlindungan sosial yang lebih kuat.

Rakyat membutuhkan jaring pengaman yang konkret, bukan sekadar retorika pengentasan kemiskinan.

Dalam jangka panjang, reformasi belanja daerah harus menjadi agenda utama. Transparansi alokasi anggaran, evaluasi kinerja ASN, serta perbaikan tata kelola fiskal mutlak dilakukan.

Rakyat berhak tahu kemana uang mereka dibelanjakan, dan pemerintah wajib menjelaskan dengan jujur serta bertanggung jawab.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa besar pejabat menikmati fasilitas, tetapi seberapa luas rakyat merasakan manfaat pembangunan.

Jika Riau ingin maju dan sejahtera, prioritas anggaran harus berpihak pada masyarakat luas. Memotong TPP pejabat bukan hanya soal penghematan, melainkan simbol kepedulian dan empati pemerintah kepada rakyatnya. (*)