Mengendalikan Gejolak Harga Menjelang Nataru

Mengendalikan Gejolak Harga Menjelang Nataru
Oleh: Erwin Ardian
Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru

KENAIKAN harga kebutuhan pokok kembali menghantui masyarakat Pekanbaru pada awal Desember ini.

Lonjakan harga sejumlah komoditas, terutama cabai merah, menjadi sinyal betapa rentannya struktur distribusi pangan Riau terhadap gangguan eksternal.

Di pasar tradisional, pedagang mengeluhkan pasokan yang tersendat dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dua provinsi penyangga utama distribusi bahan pokok ke Riau. 

Ketergantungan ini kembali memperlihatkan titik lemah yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Baca juga: Harga Cabai di Pekanbaru Senin Pagi: Pasokan Mulai Lancar, Cabai Merah Sumbar Rp 120 Ribu Perkilo

Baca juga: Harga Cabai Merah Asal Sumbar di Bengkalis Rp 130 Ribu Per Kilogram, Distribusi Sayur Masih Lancar

Cabai merah menjadi komoditas yang paling mencolok kenaikannya. Harga cabai asal Sumatera Barat masih bertengger di Rp 120 ribu per kilogram, sedangkan cabai dari Sumatera Utara berada di kisaran Rp 80 ribu per kilogram. 

Meski turun dari level akhir pekan lalu yang sempat menyentuh Rp 140 ribu, harga tersebut tetap jauh dari kondisi ideal.   

Masyarakat tentu menjadi pihak pertama yang menanggung beban kenaikan ini, sementara pedagang ikut terdampak karena daya beli ikut menurun.

Di sisi lain, sejumlah komoditas lain memang masih stabil. Bawang merah tetap berada di angka Rp 50 ribu per kilogram dan bawang putih di kisaran Rp 35 ribu. Namun kestabilan ini tidak cukup untuk meredam kekhawatiran warga.

Pengalaman menunjukkan bahwa jika pasokan terganggu dalam satu komoditas, efek domino berpotensi meluas ke barang pokok lainnya.

Sebelum masuk ke periode Natal dan Tahun Baru, gejolak semacam ini patut diwaspadai.

Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat merespons situasi ini. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan tengah merancang langkah penanganan jangka pendek agar harga tidak semakin melambung.

Pernyataan bahwa “solusi sedang dicari” tentu menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.

Akan tetapi, publik menunggu lebih dari sekadar janji: masyarakat membutuhkan langkah konkret yang bisa langsung dirasakan dampaknya.

Salah satu persoalan fundamental adalah tingginya ketergantungan Riau terhadap pasokan dari luar daerah.

Ketika bencana melanda wilayah penghasil, distribusi terganggu dan harga melonjak. Ini bukan fenomena baru, tetapi persoalan berulang yang belum mendapat penyelesaian strategis.

Ketergantungan ini menjadikan Riau rentan, padahal potensi sektor pertanian lokal sebenarnya cukup besar jika dikelola dengan benar.

Di tengah situasi ini, pemerintah daerah harus memprioritaskan koordinasi lintas OPD, terutama dinas perdagangan, dinas pertanian, serta instansi yang mengatur rantai pasok dan distribusi.

Solusi tidak boleh sekadar menjadi forum formalitas, melainkan harus melahirkan solusi operasional. Operasi pasar dapat menjadi langkah awal, namun penyelesaian jangka panjang jauh lebih penting.

Selain itu, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kebutuhan pokok biasanya meningkat signifikan.

Pemprov Riau mengklaim stok sembako aman untuk menghadapi Nataru. Pernyataan ini tentu menenangkan, tetapi tetap perlu dibarengi transparansi data dan kesiapan intervensi apabila situasi berubah.

Pemantauan harus dilakukan harian, bukan mingguan, karena dinamika harga di pasar seringkali berubah cepat.

Momentum ini semestinya menjadi titik evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan produksi pangan lokal.

Sudah saatnya Riau melakukan investasi lebih serius dalam penguatan sektor pertanian, termasuk pemberdayaan petani, perbaikan infrastruktur pasokan, dan dukungan terhadap distribusi internal.

Diversifikasi sumber pasokan menjadi langkah yang harus ditempuh agar Riau tidak terus-menerus berada dalam posisi bergantung.

Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota juga tak kalah penting. Pengendalian harga bukan hanya tugas pemerintah provinsi, melainkan kerja bersama antarwilayah.

Jika setiap daerah memperkuat ketahanan pangan masing-masing, Riau secara keseluruhan akan lebih siap menghadapi gangguan eksternal.

Pada akhirnya, gejolak harga yang terjadi saat ini adalah pengingat bahwa ketahanan pangan tidak boleh hanya menjadi slogan.

Riau membutuhkan strategi jangka panjang yang memperkuat produksi lokal dan memperbaiki rantai distribusi.

Tugas pemerintah bukan hanya merespons ketika harga melonjak, tetapi memastikan mekanisme yang membuat harga tetap stabil.

Masyarakat menunggu tindakan nyata, karena pangan adalah kebutuhan dasar, dan kestabilannya mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan rakyat. (*)