Siaga Darurat Hidrometeorologi, Saatnya Bergerak Bersama

Siaga Darurat Hidrometeorologi, Saatnya Bergerak Bersama
Erwin Ardian
Tribun Pekanbaru

MUSIM hujan yang kini melanda Riau membawa konsekuensi serius berupa ancaman bencana hidrometeorologi. Tiga daerah, yakni Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Siak, telah menetapkan status siaga darurat.

Langkah cepat ini patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran pemerintah daerah terhadap potensi banjir dan longsor yang kian nyata.

Namun, penetapan status darurat hanyalah awal dari perjalanan panjang mitigasi bencana yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjuti dengan mendirikan posko koordinasi sebagai pusat pemantauan dan respons cepat. Posko ini menjadi simpul penting dalam memastikan informasi dan tindakan lapangan berjalan serentak.

Namun, efektivitas posko akan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, kesiapan personel, serta kecepatan distribusi informasi. Tanpa partisipasi aktif warga, posko hanya akan menjadi simbol administratif.

Kepala BPBD dan Damkar Riau, Edy Afrizal, menegaskan bahwa tahap awal kesiapsiagaan mencakup sosialisasi, pendirian posko pemantauan, dan penempatan personel di titik rawan.

Sosialisasi menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berdaya dalam menghadapi bencana. Edukasi sederhana tentang jalur evakuasi, tanda-tanda bahaya, dan cara bertindak saat banjir atau longsor harus segera digencarkan.

Penyiagaan 21 unit alat berat dan truk di titik strategis menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan akses jalan tetap terbuka dan tanggul diperkuat.

Namun, pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa distribusi alat berat sering kali terkendala birokrasi dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, mekanisme penggunaan alat harus jelas, cepat, dan transparan agar tidak terjadi tumpang tindih atau keterlambatan.

Surat edaran yang dikirimkan Pemprov Riau kepada seluruh bupati dan wali kota se-Riau merupakan langkah preventif yang patut diapresiasi. Instruksi peningkatan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem hingga Januari 2026 harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

Pemerintah kabupaten/kota tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi, melainkan harus memastikan kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan perlindungan warga di daerah rawan.

Masalah utama yang sering muncul dalam penanganan bencana di Riau adalah lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya keterlibatan masyarakat. Banyak warga yang masih menganggap banjir sebagai siklus tahunan yang harus diterima apa adanya. Paradigma ini harus diubah.

Bencana bukan sekadar takdir, melainkan fenomena yang dampaknya bisa diminimalisasi dengan perencanaan matang dan tindakan kolektif.

Selain itu, faktor lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Alih fungsi lahan, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perkebunan, serta buruknya tata kelola drainase di perkotaan memperparah risiko banjir.