PJU Menyala, Rasa Aman Harus Nyata

Erwin Ardian
Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru

PERSOALAN penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru kembali mengemuka. Meski secara persentase hanya sekitar 0,5 persen atau 233 unit lampu PJU yang tercatat rusak dari total 49.007 unit, fakta di lapangan menunjukkan dampak yang jauh lebih besar.

Satu titik gelap saja sudah cukup membuat warga merasa tidak aman, apalagi jika berada di ruas jalan strategis dan sepi.

Kondisi jalan yang gelap gulita masih ditemukan di sejumlah kawasan, mulai dari Parit Indah, Jalan Pesantren, Harapan Raya Ujung, hingga Lintas Timur. 

Padahal ruas-ruas ini merupakan jalur penting penghubung antarwilayah dan akses menuju jalan nasional. Minimnya penerangan membuat pengendara waswas dan membatasi mobilitas warga pada malam hari.

Kepolisian telah mengingatkan bahwa penerangan jalan yang tidak optimal meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus membuka peluang terjadinya tindak kriminal.

Jalan gelap menyulitkan pengendara mengenali rambu, lubang jalan, maupun keberadaan pengguna jalan lain. Lebih dari itu, situasi gelap sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Kesaksian warga mempertegas realitas tersebut. Modus begal lempar telur, aksi geng motor, hingga rasa takut akan bahaya lingkungan seperti rawa dan satwa liar muncul di kawasan yang PJU-nya tidak berfungsi.

Ini menunjukkan bahwa persoalan PJU bukan sekadar soal lampu mati, melainkan soal rasa aman dan kualitas hidup masyarakat kota.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menyampaikan bahwa perbaikan dilakukan secara bertahap dengan dukungan sepuluh unit operasional penerangan jalan.

Upaya ini patut diapresiasi, terlebih ketika perbaikan dilakukan meski dalam kondisi cuaca kurang bersahabat. Namun, pendekatan bertahap tidak boleh membuat persoalan berlarut-larut.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah penyebab kerusakan itu sendiri. Tidak hanya bola lampu yang mati, tetapi juga kabel dan panel yang rusak, bahkan hilang.

Tanpa pengamanan dan pengawasan yang lebih ketat, kerusakan serupa berpotensi terus berulang di titik-titik yang sama.

Sebagai kota yang mengklaim diri metropolitan, Pekanbaru seharusnya memiliki sistem pengelolaan PJU yang lebih modern dan responsif.

Pemetaan digital seluruh titik PJU, pemangkasan pepohonan yang menutup cahaya lampu, serta jadwal pemeliharaan rutin harus menjadi standar, bukan pengecualian.

Koordinasi lintas instansi juga mutlak diperkuat. Dishub, kepolisian, Satpol PP, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan perlu bergerak serempak.

PJU adalah fasilitas publik vital, sehingga penanganannya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau bergantung semata pada laporan warga.

Peran masyarakat memang penting dalam pengawasan, namun tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah kota. Layanan pengaduan seperti call centre harus diimbangi dengan respons cepat dan transparan agar kepercayaan publik terjaga.

Penerangan jalan bukan soal angka persentase, melainkan soal rasa aman. Selama masih ada ruas jalan gelap dan warga merasa terancam, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai.

PJU harus benar-benar menyala, dan bersamaan dengan itu, rasa aman masyarakat Pekanbaru harus hadir secara nyata.(*)