Menyapa Generasi Sehat: Kiprah KPPG Pekanbaru dalam Program Makan Bergizi Nasional

Ringkasan Berita:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional dengan cakupan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang di seluruh Indonesia.
• Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.
• Di bawah kepemimpinan Dr. Syartiwidya (Widia), KPPG Pekanbaru mengawasi distribusi, pembentukan SPPG, dan peningkatan standar kualitas layanan.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), atau yang lebih dikenal sebagai program makan siang gratis, menjadi salah satu terobosan monumental dari pemerintahan saat ini. 

Dengan target mencakup 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, program ini menyasar anak usia dini hingga pelajar SMA, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dikenal sebagai kelompok 3B.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, pemerintah membentuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di berbagai wilayah. 

Di Sumatera, KPPG Pekanbaru menjadi salah satu titik vital dengan cakupan kerja yang luas, meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dipimpin oleh Dr. Syartiwidya, yang akrab disapa Widia, sejak 21 Agustus 2025, KPPG Pekanbaru bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan, pendistribusian, hingga pemantauan perkembangan program MBG di wilayah kerjanya.

Dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, melalui program Ape Kesah di kanal YouTube Tribun Pekanbaru Official, Widia memaparkan berbagai aspek penting dari tugas KPPG. 

Mulai dari percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penanganan tantangan seperti kasus keracunan, hingga penerapan standar kualitas yang ketat.

Tak hanya soal gizi, Widia juga menyoroti dampak ekonomi yang luar biasa dari program ini. 

Perputaran uang di sektor dapur-dapur SPPG disebut mampu menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan, membuka peluang kerja, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Tulisan ini akan mengulas lebih dalam bagaimana KPPG Pekanbaru menjalankan peran strategisnya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi, serta bagaimana program ini menjadi harapan baru bagi generasi sehat Indonesia.

Tribun (T): Bisa diceritakan, KPPG Pekanbaru ini membawahi Sumbar, Kepri, dan Riau. Nah, ini cakupannya seperti apa dan tugas utamanya apa?

Syartiwidya (S): Baik. Secara nomenklatur, memang namanya KPPG Pekanbaru karena kantor kami berada di Pekanbaru, tetapi wilayah kerjanya mencakup Riau, Kepri, dan Sumbar.

Di Sumatera sendiri, saat ini baru ada 4 KPPG: Medan (Medan dan Aceh), saya (Riau, Kepri, Sumbar), Palembang (Sumsel, Jambi, Babel), dan Lampung (Lampung dan Bengkulu). Total di Indonesia baru 20 KPPG.

Tugas utama KPPG adalah mengawasi, melihat, melaksanakan, pendistribusian, pembentukan, dan pemenuhan gizi, serta melihat perkembangan program ini untuk keberlanjutannya ke depan, termasuk mengawasi kejadian-kejadian yang ada di lapangan.

Ke depannya, KPPG akan dibentuk di setiap provinsi, bahkan hingga level kabupaten/kota, seperti instansi vertikal lainnya, untuk memperkuat organisasi dan pengawasan program.

T: Program makan gratis ini berjalan bertahap. Hingga kini, kira-kira bagaimana serapan program di wilayah Ibu dibandingkan target yang ada?

S: Target awal dari Bapak Presiden pada 2025 hanya 5.000 Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, karena antusiasme dan tuntutan anak-anak di sekolah lain yang belum menerima, beliau bertekad bahwa semua harus dapat, sehingga terjadi percepatan yang luar biasa.

Dalam waktu 10 bulan (Januari hingga saat ini), sudah lebih dari 12.000 SPPG yang terbentuk, melampaui target 5.000. Penerima manfaatnya sudah mencapai 35 jutaan.

Sebagai perbandingan, di Brazil, untuk mencapai 40 juta penerima manfaat dibutuhkan waktu 11 tahun.

Kita hanya dalam 10 bulan sudah mencapai 35 juta. Ini menunjukkan kecepatan akselerasi yang didukung penuh oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah.

T: Penerima manfaatnya mencakup siapa saja,? Dan bagaimana mekanisme pendistribusiannya?

S: Penerima manfaatnya tidak hanya anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Ada juga kelompok 3B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil. 

Untuk kelompok 3B, mekanismenya berbeda. Makanan didistribusikan melalui Posyandu, dan kader Posyandu yang akan menyalurkan ke setiap rumah penerima manfaat. Setiap SPPG wajib melayani minimal 10 persen dari total penerima manfaatnya untuk kelompok 3B.

T: Tentu, program yang masif pasti memiliki tantangan, salah satunya adalah kasus keracunan yang sempat muncul di beberapa daerah. Apa yang telah dilakukan BGN untuk mengatasi hal ini?

S: Kami sangat bersyukur di Riau kasusnya relatif sedikit dibandingkan wilayah lain, meskipun sempat ada di Tembilahan, Kampar, Sumbar, dan Kepri.

Tindakan BGN adalah memberhentikan operasional dapur atau SPPG yang mengalami kasus keracunan.

Tujuannya untuk dilakukan investigasi mendalam: apakah sumbernya dari bahan baku yang basi, kurang higienis, atau holding time (waktu dari memasak sampai didistribusikan) yang terlalu lama. Dapur akan ditutup hingga investigasi selesai.

Setelah itu, kami memperketat standarisasi dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Antara lain, SLHS (Sertifikat Layak, Higienis, dan Sanitasi) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan setelah melalui Pelatihan Penjamah Makanan (diikuti 50 orang per SPPG), Instrumen Kesehatan Lingkungan (IKL), Pemeriksaan air (kandungan e-coli, koliform, dan lain-lain).

Kemudian, Sertifikasi Chef, di mana Chef wajib memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lalu Sertifikat IPAL, Instalasi Pengelolaan Air Limbah, dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Berikutnya Penyelia Halal, di mana setiap SPPG harus memiliki tenaga yang mengerti dan dilatih sebagai Penyelia Halal.

Selanjutnya, Sanitarian (Ahli Sanitasi), yang mana aturan terbaru mewajibkan 1 Ahli Sanitasi untuk mengawasi 5 SPPG setiap minggunya.

Terakhir, Sertifikat HACCP, Hazard Critical Control Point, untuk mengontrol titik kritis di setiap tahapan dapur, mulai dari bahan baku hingga distribusi.

Semua ini akan berlaku tahun depan, dan jika dapur tidak memenuhi standar, uang sewa untuk investor akan dikurangi.

T: Ini menarik sekali. Kalau kita bicara perputaran uang di dapur-dapur SPPG. Di Riau sendiri, ada berapa banyak dapur, dan seberapa besar peredaran uangnya?

S: Target di Riau adalah 677 SPPG. Saat ini, baru sekitar 47 persen yang sudah terbentuk, sisanya masih dalam tahap persiapan.

Bayangkan, jika kita hitung per SPPG (dapur) rata-rata melayani 2.000-3.000 porsi per hari, dengan anggaran Rp15.000 per porsi, dan kita asumsikan peredaran uang per dapur adalah Rp1 miliar per bulan.

Di Pekanbaru saja ada 100 dapur, artinya ada perputaran uang sekitar Rp100 Miliar per bulan. Itu baru di Pekanbaru.

T: Luar biasa. Selain investor, bagaimana dampak program ini ke masyarakat langsung?

S: Dampaknya sangat terasa dan langsung menyentuh masyarakat.

Pertama, penyerapan tenaga kerja. Satu dapur rata-rata membutuhkan 50 tenaga kerja (relawan). Dengan 100 dapur di Pekanbaru, sudah ribuan tenaga kerja terserap.

Gaji relawan (pencuci, dan lain-lain) minimal Rp2,4 juta per bulan, sementara chef bisa Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Berikutnya, pengentasan kemiskinan, 30 persen relawan diutamakan dari keluarga desil 1 dan desil 2 kemiskinan (janda, dan lain-lain).

Lalu, sebagai penggerak ekonomi lokal, di mana petani, pembudidaya ikan, dan UMKM menjadi pemasok utama (supplier) bahan baku.

Namun, mereka diwajibkan tergabung dalam Badan Usaha (minimal UD atau Koperasi) agar pertanggungjawaban legal terkait uang negara jelas.

Sebagai contoh, satu dapur membutuhkan 230 kg ayam untuk sekali masak, atau sekitar 1.200 kg per bulan. Jika ada 100 dapur, dalam satu bulan dibutuhkan lebih dari 100 ton ayam. Ini menggerakkan sektor pertanian dan peternakan lokal secara masif.

T : Untuk mencapai target di Riau, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengakselerasi progres program ini?

S: Kami dituntut untuk berlari, bukan berjalan. Langkah-langkah kami, pertama kontrol progres investor. Kami memanggil investor atau yayasan yang tidak bergerak progresnya.

Jika tidak sanggup membangun, kami minta mereka menyerahkan titik lokasi kepada investor lain yang siap, karena banyak yang mengantre.

Selanjutnya, skema SPPG Terpencil (3T). Ini adalah fokus percepatan. Peran Pemda sangat besar. Pemda menentukan titik di lokasi terpencil dengan penerima manfaat di bawah 1.000.

Untuk menarik investor, skemanya lebih menarik: modal pembangunan dapur dihitung dan dibayar di awal (hingga dikalikan 4 dari modal) setelah bangunan selesai, lalu diserahkan ke yayasan pengelola.

Skema 3T ini sudah berjalan di tiga kabupaten di Riau (Kuansing, Siak, Meranti) dengan 54 titik. Selain itu, kami terus mendorong Pemda untuk menggerakkan UMKM dan menjaga rantai pasok agar tidak putus dan menyebabkan inflasi di pasaran.

T: Terakhir, harapan Ibu untuk mitra, masyarakat, dan penerima manfaat ke depan, bagaimana?

S: Saya sangat berharap semua pihak berperan serta dalam mendukung, mengawal, dan mengawasi program ini. Ini adalah program yang sangat mulia.

Mari kita dukung dan perbaiki bersama-sama. Kita tinggalkan hal-hal negatif, karena tujuan utamanya adalah positif: mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai Indonesia Emas 2045.(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)