Dewan Riau Sambut Gerak Cepat Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Setelah Abdul Wahid jadi Tersangka  

Ringkasan Berita:

• DPRD Riau apresiasi langkah cepat Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, pasca Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan KPK sebagai tersangka.
• Plt Gubernur Riau langsung mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Riau 
• DPRD memang melihat persoalan OTT KPK yang melibatkan Gubernur dan sejumlah bawahannya jadi beban masyarakat Riau.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung mengapresiasi langkah gerak cepat Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, pasca ditetapkanya tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid, setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Apa yang dilakukan pak Plt Gubernur Riau ini, menjadi harapan kita semuanya, pak SF Hariyanto gerak cepat untuk mengambil langkah dan itu tentu kami dukung,"ujar Robin P Hutagalung Kamis (6/10/2025).

Plt Gubernur Riau langsung mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Riau dan menginstruksikan kepada semua ASN untuk menjalankan tugas dengan jujur kedepannya.

Langkah ini menurut Robin dilakukan SF Hariyanto, bagaimana agar roda pemerintahan harus tetap berjalan dan maksimal mengingat waktu tinggal dua bulan lagi hingga akhir tahun.

"Terkait himbauan pak SF Hariyanto untuk berani jujur dan berintegritas dalam menjalankan tugas di OPD memang harus ditegakkan, tidak hanya OPD tapi kita semua,"ujar Robin P Hutagalung.

Pihaknya di DPRD memang melihat persoalan OTT KPK yang melibatkan Gubernur dan sejumlah bawahannya jadi beban masyarakat Riau.

"Syukur juga pak SF langsung bergerak cepat. Apalagi kita mulai membahas APBD Murni, dimana harus berjalan dengan baik,"ujarnya.

Ini juga lanjut Robin, tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi Riau saat ini, mulai dari pengurangan dana transper pusat. 

"Jadi kita harus carikan langkah kongkret agar program masyarakat bisa tetap berjalan,"jelas Robin.

Beri Peringatan pada Kepala OPD

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto tegas mengatakan bahwa seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menjaga integritas dalam pelaksanaan tugasnya.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat pertama usai diminta Kemendagri mengisi kekosongan jabatan Gubenur Provinsi Riau pasca OTT Gubernur Riau Abdul Wahid.

SF Hariyanto menyebutkan, roda pemerintahan harus berjalan maksimal. Dan ia siap mencopot kepada dinas yang memfasilitasi pihak-pihak ketiga. 

"Tidak ada yang namanya tim a, tim b atau tim c. Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran harus tegas. Jangan mau ditakut-takuti oleh pihak ketiga. Jika itu terjadi maka siap-siap saya akan copot," ungkapnya saat memberikan keterangan pers di  ruang pertemuan Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025 ).

Ketegasan SF Hariyanto tersebut ia sampaikan terkait dengan pertanggungjawaban oleh kepala dinas atas anggaran yang mereka gunakan.

"Saya tidak pernah punya tim-tim an. Jadi jangan mau ditakut-takuti. Tidak ada matahari satu, matahari dua. Kita semua bertanggung jawab atas kerja yang diamanahkan," ujarnya.

SF Hariyanto juga menyebutkan dirinya tidak mengenal kata Japrem atau jatah preman terkait apapun dalam kegiatan di pemerintahan daerah. 

"Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah punya tim- tim an. Jika kadis takut atau diatur oleh pihak ketiga dan itu terjadi. Kadis saya copot," ujar Hariyanto.

Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memastikan roda pemerintahan terus berjalan. 

"Saya pastikan roda pemerintahan berjalan maksimal. Saya sudah kumpulan semua OPD. Saya sudah berikan penjelasan dan komitmen bersama untuk menjalankan roda pemerintahan semaksimalnya," ujar. Hariyanto.

Ia juga mengatakan Sekretaris Dinas PUPR dan lima kepala UPT yang diperiksa KPK di Jakarta sudah kembali ke Pekanbaru

"Sekretaris dan 5 kepala UPT PUPR sudah kembali lagi ke Riau. Dan untuk kekosongan kepala dinas PUPR saya sudah mintakan kepada sekda untuk menilai dan mengisi jabatan Pelaksana tugas," ujar Hariyanto.

Sebagaimana diberitakan, KPK melakukan OTT di Riau, Senin (3/11/2025). Penangkapan diawali di Kantor Dinas PUPR Riau.

Sebanyak 10 orang yang terjaring, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kadis PUPR Riau, M Arief Setiawan.

Setelah dilakukan pemeriksaan di KPK, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka.  

Selain Wahid, KPK juga menetapkan tersangka Kadis PUPR Riau, M Arief Setiawan dan Staf Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.

Abdul Wahid diduga terlibat dalam pemerasan atau penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

KPK mengungkap Abdul Wahid menerima sedikitnya Rp 4,05 miliar dari skema “jatah preman” yang dipungut dari proyek jalan dan jembatan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.

Dana hasil pungutan itu, menurut KPK, digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk perjalanan ke luar negeri ke Inggris, Brasil, dan Malaysia. 

(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)