Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, BEM Unri dan UIR Kompak Tak Setuju

Ringkasan Berita:

• BEM Unri dan UIR menyatakan penolakan gelar Pahlawan Nasional kepada Mantan Presiden Soeharto yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (10/11/2025).
• Mereka menyatakan era Orde Baru di bawah Soeharto sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
• Gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan kepada tokoh yang bersih, berintegritas, dan tidak penuh kontroversi.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). 

Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Gelar tersebut diserahkan langsung kepada ahli waris Soeharto, Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana. Soeharto dikategorikan sebagai pahlawan bidang perjuangan atas kontribusinya sejak masa kemerdekaan.

Namun, penganugerahan ini memicu respons kritis dari kalangan mahasiswa di Riau.

Baca juga: Prabowo Umumkan 10 Pahlawan Nasional Baru: Tidak Ada Nama dari Riau, Mahmud Marzuki

Baca juga: LAM Riau Kecewa Mahmud Marzuki tak Masuk Pahlawan Nasional 2025: Riau Diabaikan

Presiden Mahasiswa Universitas Riau (Unri), Ego Prayogo, menyebut keputusan pemerintah sebagai bentuk kegagalan dalam membaca luka sejarah bangsa. 

Ia menilai proses pengajuan gelar yang sebelumnya gagal, baru dikabulkan saat keluarga Soeharto memiliki posisi kuat di pemerintahan.

“Sudah tiga kali diajukan, baru sekarang dikabulkan. Banyak ahli sejarah tidak setuju karena masih ada luka sosial yang belum selesai,” ujar Ego.

Ia juga menyoroti dampak pemberian gelar terhadap dunia pendidikan, khususnya para guru dan mahasiswa sejarah yang akan kesulitan memahami narasi objektif sejarah Indonesia.

“Kami tidak lupa bagaimana kawan, abang, kakak kami hilang sejak masa pemerintahannya. Ini bukan soal sentimen, tapi soal fakta dan tanggung jawab sejarah,” tambahnya.

Senada, Presiden Mahasiswa Terpilih Universitas Islam Riau (UIR), Muhammad Ramadhanu Hasibuan, turut menyampaikan penolakan. 

Ia menyoroti potensi konflik kepentingan dalam keputusan tersebut, mengingat Soeharto adalah mertua dari Presiden Prabowo.

“Objektivitas harus dijaga. Jangan sampai hubungan keluarga mempermudah proses pengangkatan,” tegas Dhanu.

Ia juga mengingatkan bahwa era Orde Baru di bawah Soeharto sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, yang tercatat dalam berbagai laporan dan kajian sejarah.

“Gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan kepada tokoh yang bersih, berintegritas, dan tidak penuh kontroversi,” ujarnya.

Dhanu menambahkan bahwa masih banyak tokoh dari daerah seperti Riau yang layak mendapat gelar Pahlawan Nasional, namun belum mendapat perhatian pemerintah.

10 Pahlawan Nasional