Peneliti Kecewa Mahmud Marzuki Asal Kampar Tak Jadi Pahlawan Nasional, Singgung Upaya Pemerintah

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 10 tokoh pada Peringatan Hari Pahlawan, Senin, 10 November 2025.
• Sejarawan Kampar Abdul Latif Hasyim kecewa karena Mahmud Marzuki kembali tidak ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Sejarawan dan Budayawan Kampar, Abdul Latif Hasyim mengaku kecewa Almarhum Mahmud Mazuki belum menerima Gelar Pahlawan Nasional dari Riau tahun ini. 

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 10 tokoh pada Peringatan Hari Pahlawan, Senin, 10 November 2025.

Nama Mahmud Marzuki asal Kampar, Riau kembali tidak ada dalam daftar. 

"Tentu sangat kecewa. Tapi ya gimana lagi," ucapnya kepada Tribunpekanbaru.com ketika dimintai tanggapannya, Senin (10/11/2025) pagi.

Ia merupakan anggota Tim Peneliti, Pengkaji Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kampar yang terlibat langsung dalam penyusunan naskah usulan berjenjang dari kabupaten, ke provinsi hingga pusat.

Ia juga ikut membuat buku yang berjudul "Riwayat Perjuangan Mahmud Marzuki: dari Singa Podium ke Penjara Kolonial Hingga Gugur (1938-1946)" yang disusun pada 2017-2018.

Ia mengaku sudah mendapat selentingan sebelum diumumkan secara resmi.

Informasi yang dia dapat, bahwa almarhum kembali ditunda menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. 

Baca juga: Prabowo Umumkan 10 Pahlawan Nasional Baru: Tidak Ada Nama dari Riau, Mahmud Marzuki

Kekecewaannya Latif terhadap beberapa hal. Terutama pada pemerintah. Ia menyinggung upaya pemerintah daerah yang kurang maksimal.

"Pemerintah daerah kita tidak maksimal mengurus, melakukan pendekatan ke pusat," katanya. 

Ia membandingkan daerah lain. Ada kepala daerah lain yang datang berbondong-bondong untuk memberi dukungan agar tokoh mereka diberi Gelar Pahlawan Nasional. 

"Ada kepala daerah yang datang dengan DPRD-nya, tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang datang sampai 60 orang naik bus," ujarnya.

Pensiunan Guru SMA yang juga pengoleksi benda-benda antik bersejarah itu, juga menyinggung alasan yang mendasari pemerintah pusat belum memberikan gelar berharga tersebut. 

"Padahal kata penilai di pusat, syarat sudah lengkap. Sudah MS (memenuhi syarat). Data lengkap, biografi lengkap," katanya.