1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran, Akademisi di Riau Bahas Tata Kelola Tambang dan Swasembada Energi

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Tata kelola tambang menjadi bahasan dalam diskusi Satu Tahun Kabinet Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi di Pekanbaru, Riau, Jumat (14/11/2025) sore. Bahasan ini menghadirkan sejumlah pakar dari bidang energi di Provinsi Riau.

Pakar energi dari Universitas Islam Riau, Ira Herawati menilai pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan tata kelola tambang di Indonesia. Hal ini terbukti dengan penertiban sejumlah IUP di kawasan Raja Ampat.

Kementrian ESDM mencabut 4 dari 5 IUP di Raja Ampat. Ira menilai langkah kementerian menunjukkan keseriusan perbaikan tata kelola tambang.

Dirinya menyebut bahwa itu membuktikan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga melakukan perbaikan dalam  tata kelola tambang di masa mendatang.
 
"Ya, kalau ada pencabutan tentu memenuhi harapan banyak warga, masyarakat yang berharap sangat luas bahwa izin kelola tata kelola tambang itu dicabut," jelasnya dalam diskusi di Cititel Hotel.

Dirinya mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat memang sudah lama terbit bahkan sejak tahun 1970-an. Mereka juga membahas seputar stabilitas ekonomi dan swasembada energi.

Para akademisi optimistis target lifting satu Juta barel tercapai. Ekonom Universitas Persada Bunda Indonesia, Riyadi Mustofa menilai upaya pemerintah mengejar target lifting minyak satu juta barel per hari bakal menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan impor. Riyadi menyebut peningkatan lifting secara langsung akan memperbaiki struktur permintaan dan penawaran energi nasional.

"Jika capaian lifting satu juta barel per hari tercapai, menurut Riyadi maka akan terjadi keseimbangan pasar," paparnya.

Pakar Komunikasi publik dari Universitas Riau, Chelsy Yesicha menilai langkah pemerintah yang ingin mendorong lifting nasional melalui legalisasi 45 ribu sumur minyak rakyat sudah tepat. Langkah ini merupakan langkah nyata swasembada energi pemerintahan Prabowo-Gibran seperti termaktub dalam Asta Cita dengan membuka ruang partisipasi masyarakat.

"Tapi kebijakan ini juga harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Sebab, kebijakan ini bakal membuat makin banyak masyarakat ingin membuat sumur minyak baru sehingga bisa menimbulkan konflik lain, jika pengawasannya tak cukup baik," ulasnya.

Pemerintah menargetkan pada 2030 produksi minyak Indonesia mampu menembus satu juta barel per hari. Ada sejumlah strategi mencapai itu di antaranya reaktivasi sumur tua, dan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

Realisasi lifting minyak bakal mencapai rata-rata 607.000 barel per hari pada akhir tahun ini. Proyeksi tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605.000 BOPD.

(Tribunpekanbaru.com/ Fernando Sikumbang)