Menimbang Peran Kampus dalam Ekosistem MBG

Mexsasai Indra, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketika Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa perguruan tinggi dapat mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari teaching factory, gagasan tersebut segera menarik perhatian banyak kalangan. Bagi sebagian orang, kampus seolah sedang diajak masuk ke wilayah yang selama ini dianggap jauh dari dunia akademik: dapur dan distribusi makanan. Namun jika dicermati lebih dalam, gagasan tersebut justru membuka ruang baru bagi perguruan tinggi untuk menunjukkan relevansinya dalam menjawab persoalan bangsa.

Selama ini perguruan tinggi menjalankan berbagai fungsi penting melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun perkembangan zaman menuntut agar kontribusi tersebut semakin terhubung dengan kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, ketika kampus diberi ruang untuk terlibat dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sesungguhnya terbuka peluang untuk memperkuat keterkaitan antara proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian dalam satu ekosistem yang lebih berdampak.

Jika dikelola dengan baik, keberadaan SPPG di kampus dapat menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa. Mahasiswa gizi dapat mempelajari penyusunan menu dan kebutuhan nutrisi secara langsung. Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat melakukan evaluasi dampak program terhadap kesehatan anak. Mahasiswa teknik industri dapat mengembangkan sistem distribusi yang lebih efisien. Mahasiswa teknologi informasi dapat merancang sistem monitoring berbasis digital. Bahkan mahasiswa ekonomi dapat melakukan analisis efektivitas pembiayaan program.

Pada titik inilah konsep teaching factory menemukan relevansinya. Mahasiswa tidak lagi hanya belajar melalui simulasi di ruang kuliah, tetapi berhadapan langsung dengan persoalan riil yang terjadi di masyarakat. Kampus menjadi tempat lahirnya solusi, bukan sekadar tempat memproduksi teori.

Bagi daerah seperti Riau, peluang tersebut bahkan lebih luas lagi. Kampus dapat mengembangkan riset tentang bahan pangan lokal, diversifikasi sumber protein, pemanfaatan hasil perikanan, penguatan rantai pasok pangan daerah, hingga model distribusi yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan kepulauan. Program MBG dapat menjadi ruang hilirisasi berbagai hasil penelitian yang selama ini belum banyak dimanfaatkan.

Kehadiran SPPG di kampus juga berpotensi memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri. Kampus dapat membantu menyiapkan sumber daya manusia yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi pangan modern. Industri membutuhkan tenaga kerja yang memahami sistem keamanan pangan, manajemen produksi, pengendalian mutu, hingga teknologi pengolahan makanan terkini. Semua kebutuhan tersebut dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran melalui SPPG.

Lebih jauh lagi, perguruan tinggi dapat berperan dalam membantu industri menyelesaikan berbagai persoalan produksi melalui riset terapan. Mulai dari peningkatan efisiensi proses produksi, pengurangan food waste, pengembangan teknologi pengemasan, hingga penanganan limbah industri pangan yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, keberadaan SPPG tidak hanya berdampak pada pendidikan, tetapi juga pada penguatan ekosistem industri nasional.

Namun demikian, sebagaimana kebijakan publik lainnya, peluang tersebut juga perlu dibaca secara kritis. Kampus harus berhati-hati agar tidak kehilangan fokus utamanya sebagai institusi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi tidak boleh terjebak menjadi operator program semata, sementara fungsi akademiknya justru terpinggirkan.

Catatan penting lainnya datang dari berbagai hasil penelitian mengenai implementasi Program MBG yang telah berjalan. Salah satunya penelitian yang dilakukan tim peneliti sosiologi FISIP UI di sejumlah daerah di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program MBG memberikan manfaat nyata bagi keluarga berpendapatan rendah, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Akan tetapi, penelitian yang sama juga menemukan sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Mulai dari desain program yang sangat terpusat, keterbatasan fleksibilitas menu sesuai karakteristik daerah, keterlambatan distribusi makanan, hingga munculnya tingkat kebosanan siswa terhadap menu yang disajikan. Bahkan ditemukan pula kasus makanan yang tidak habis dikonsumsi karena rasa yang kurang sesuai dengan preferensi penerima manfaat.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program gizi tidak hanya ditentukan oleh kandungan nutrisi yang tersedia di atas kertas. Faktor budaya makan, preferensi lokal, kualitas distribusi, keamanan pangan, dan perilaku konsumsi masyarakat juga memegang peranan penting. Di sinilah kampus memiliki ruang kontribusi yang sangat besar melalui penelitian berbasis bukti.

Perguruan tinggi dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu terlihat dalam laporan administratif. Mengapa sebagian makanan tidak habis dikonsumsi? Bagaimana desain menu yang sesuai dengan karakteristik daerah tertentu? Bagaimana memastikan distribusi tetap efektif pada wilayah terpencil? Bagaimana dampak jangka panjang MBG terhadap angka stunting, prestasi belajar, dan kualitas kesehatan generasi muda? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membutuhkan pendekatan ilmiah yang menjadi kekuatan utama perguruan tinggi.

Karena itu, menurut saya, kontribusi paling strategis kampus bukan semata-mata menjadi pengelola dapur MBG, melainkan menjadi pusat produksi pengetahuan yang membantu negara memperbaiki kualitas program secara berkelanjutan. Kampus harus menjadi mitra kritis sekaligus mitra konstruktif bagi pemerintah.

Perlu dicatat pula bahwa pemerintah sendiri terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG. Berbagai persoalan yang muncul mendapat perhatian serius, termasuk langkah-langkah penegakan hukum dan perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh institusi terkait. Di saat yang sama, diskursus mengenai sumber pendanaan program yang saat ini juga menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances tetap berjalan dalam sistem demokrasi. Artinya, ruang evaluasi dan koreksi terhadap program ini tetap terbuka.