Ribuan Karyawan PT Torganda Demo DPRD Rohul, Tuntut Kepastian Nasib Usai Alih Kelola ke Agrinas

Ringkasan Berita:

• Sekitar 3.000 pekerja melakukan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Rokan Hulu, Senin (10/11/2025) menuntut kejelasan nasib setelah sebagian kebun perusahaan disita dan dikabarkan akan dikelola oleh Agrinas.
• Manajemen PT Torganda meminta Agrinas membatalkan pernyataan sepihak soal pengambilalihan kebun dan mendesak kejelasan status tenaga kerja.
• Wakil Ketua DPRD Rohul berkomitmen menyurati pemerintah pusat untuk mencari kepastian hukum.

TRIBUNPEKANBARU.COM, ROKAN HULU - Ribuan karyawan PT Torganda menggelar aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Rokan Hulu, Senin siang (10/11/2025). 

Mereka menuntut kejelasan status kerja mereka setelah sebagian kebun perusahaan disita oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan dikabarkan akan dikelola oleh Agrinas.

Aksi ini dipicu oleh ketidakpastian hukum terkait pengelolaan kebun yang sebelumnya dikelola PT Torganda. 

Baca juga: Sempat Tegang, Warga Persukuan Melayu Rantau Kasai Rohul Pasang Plang di Eks Kebun Torganda

Baca juga: Bantah Rumor Bakal Dikelola PT Agrinas, Satgas PKH Pastikan Sawit Ilegal di TNTN Dimusnahkan

Para pekerja resah karena belum ada kejelasan apakah mereka akan tetap dipekerjakan oleh Agrinas, dan jika iya, apakah masa kerja mereka akan dihitung dari awal atau dilanjutkan.

“Kami resah. Di satu sisi kami tidak bisa panen,” ujar perwakilan massa, Jackson Sinaga, saat hearing bersama DPRD Rohul.

3.000 Massa Tumpah ke Gedung Dewan

Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 3.000 orang ini diawali dengan orasi di halaman kantor DPRD. 

Massa datang menggunakan truk-truk yang terparkir di sekitar gedung dewan. 

Hearing dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohul, Mohm Aidi, didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.

Manajemen PT Torganda dari kantor pusat di Medan turut hadir dalam pertemuan tersebut. Manajer SDM PT Torganda, Widi, menyampaikan dua tuntutan utama:

1. Membatalkan pernyataan sepihak dari Agrinas yang menyebut kebun telah diambil alih, karena menyebabkan pekerja tidak bisa bekerja selama sepekan.
2. Meminta kejelasan status tenaga kerja agar tidak terjadi pengabaian tanggung jawab terhadap nasib karyawan.

“Kondisi saat ini membuat karyawan terpecah belah. Ini rawan terhadap ketertiban sosial masyarakat,” tegas Widi.

Pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rohul mengaku belum bisa memberikan komentar karena belum menerima laporan resmi terkait alih status perusahaan. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rohul, Mohm Aidi, berjanji akan menyurati pemerintah pusat agar ada kepastian hukum dan perlindungan bagi ribuan pekerja.

“Kami akan kawal agar nasib para pekerja tidak terabaikan,” ujar Aidi. (Tribunpekanbaru/Palti Siahaan)